Kembali Muncul Gunakan Akun Baru, Kini Bjorka Bikin Geger Bocorkan Data Pribadi Diduga Milik Mahfud MD, Begini Reaksi Menkopolhukam

Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar

Gridhot.ID -Menko Polhukam, Mahfud MD, memberikan tanggapannya terkait data pribadinya yang dibocorkan oleh Hacker Bjorka.

Hal tersebut disampaikan Mahfud melalui akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, pada Selasa (13/9/2022).

Mahfud mengaku banyak yang menghubunginya dan mengabarkan bahwa data pribadinya telah dibocorkan oleh Hacker Bjorka.

Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan Tribunnews, 13 September 2022, namun, Mahfud tak mau ambil pusing dan tak ingin tahu soal hal tersebut.

"Banyak yang japri saya bahwa data pribadi saya dibocorkan oleh Bjorka Hacker. Saya tak ambil pusing dan tak ingin tahu," tulisnya.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut data pribadinya yang bocor bukanlah data rahasia.

Karena data pribadinya bisa diambil atau dilihat melalui Wikipedia, Google, sampul belakang buku-buku yang diterbitkannya, atau lewat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik KPK.

"Sebab data pribadi saya bukan rahasia. Bisa diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku-buku saya, di LHKPN KPK," terang Mahfud.

Mahfud pun menegaskan bahwa data pribadinya memang terbuka ke publik, sehingga tidak perlu untuk dibocorkan.

Baca Juga: Punya Misi Penting dengan TNI AU Indonesia, Tentara Prancis Sengaja Mendaratkan A-400M dan Rafale di Bandara Halim Perdanakusuma, Ini Agenda yang Akan Dijalaninya

"Data pribadi saya terbuka, tak perlu dibocorkan," pungkasnya.

Bjorka Kembali, Bocorkan Data Pribadi Diduga Milik Mahfud MD

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Hacker Bjorka kembali setelah akun Twitter dan Telegram miliknya ditangguhkan.

Kini Bjorka kembali muncul dengan akun baru pada Selasa (13/9/2022).

Ditelusuri Tribunnews dari akun Bjorka di situs breached.to, Bjorka mengklaim memiliki akun Twitter dan Telegram baru.

Yakni dengan nama Twitter @bjorkanesian dan Telegram Bjorka.

Terbaru, Bjorka membocorkan data pribadi yang diduga milik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Selain mengklaim memiliki data pribadi Mahfud MD, Bjorka juga memberikan pesan pada Menko Polhukam Indonesia tersebut.

"How are you sir? Are you sure no important databases is leaked?" tulis Bjorka di laman Telegram miliknya.

Baca Juga: 'Saya Bukan Penjahat dan Bukan Polisi', Akun Tiktok Bjorkanns Titip Pesan Buat Pesan Presiden Jokowi: Anda Memang Ingin Mengatasi

(Apa kabar Pak? Yakin tidak ada database penting yang bocor?)

Pengamat: Pemerintah Bingung Hadapi Bjorka, Tak Ada Standar Operasional Prosedur Atasi Bocornya Data

Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan TribunSolo, 13 September 2022,Bjorka kini menjadi buah bibir di dunia jagat maya dalam beberapa hari terakhir, hingga membuat pemerintah terlihat bingung menghadapinya.

Hal ini setelah peretas atau hacker tersebut mengklaim telah membocorkan data-data seperti data kartu SIM, KPU, PLN, hingga dokumen para pejabat negara dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa informasi kebocoran sejumlah data di laman BreachForum adalah hoaks.

Meski demikian, Bjorka terus menebar ancaman dan menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah Indonesia.

Pengamat Teknologi Informasi (IT), Heru Sutadi, mengatakan jika hal tersebut benar terjadi maka ini merupakan bukti keamanan siber instansi atau lembaga di Indonesia masih lemah.

“Yang perlu dipahami dari fenomena Bjorka ini, pertama, keamanan siber dan keamanan data kita lemah atau rapuh, karena kepedulian kita semua rendah serta keamanan siber dan keamanan data tidak dijalankan dengan baik dan benar,” ucap Heru saat dihubungi Tribunnews, Senin (12/9/2022).

“Termasuk misalnya tidak bisa menyelesaikan keamanan siber dan keamanan data dengan sekadar narasi. Bahkan bila Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan pun tidak serta merta siber kita aman dan data kita tidak bocor lagi,” sambungnya.

Baca Juga: Pertama Kali Tinggalkan China Gara-gara Ada Bahaya Situasi, Presiden Xi Jinping Akan Temui Vladimir Putin di Sini, Tiongkok Sengaja Tutupi Agenda Diskusi

Heru menilai, di Indonesia tidak terlihat adanya kerja sama untuk membangun dan mengamankan ruang digital dan tata kelola data.

Padahal, kunci keamanan siber dan keamanan data adalah kolaborasi semua stakeholders mulai dari Pemerintah, penyelenggara sistem elektronik (PSE), akademisi, masyarakat termasuk media.

Namun, lanjut Heru, sering kali Pemerintah gagap ketika kasus kebocoran data menyeruak.

“Ini harusnya kan tidak boleh seperti itu. Harus ada standar operation procedure (SOP), dengan menginvestigasi semua informasi kebocoran data untuk memastikan apakah benar ada kebocoran data, data mana yang bocor, dampaknya apa serta mengetahui penyebab dan siapa yang bertanggung jawab,” ungkap Heru.

“Sehingga jangan tiap kebocoran kita bingung, yang akhirnya membuat masyarakat pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya.

(*)