"Selama ini barang belum diberitahukan ke masyarakat tapi uang cair terus, dan terjadi pembiaran terus menerus," tuturnya.
Melihat fenomena ini, ia pun ikut mempertanyakan sistem penyaluran dana desa di dinas terkait di daerah.
"Saya lihat saat ini begitu uang cair langsung mereka potong kompas ke KKB dan tidak sesuai dengan aturan," ungkapnya.
Menurutnya, isu KKB ini sebagai batu loncatan agar laporan pertanggungjawaban raib (hilang) selamanya.
"KKB ini adalah modus saja agar dana ini tidak bisa dimonitor dan lainnya," jelasnya.
Pastinya, aturan pengelolaan dana desa harus ditegakkan, agar uang negara di tahun lalu bisa dipertanggungjawabkan.
"Kita minta agar persoalan ini harus diselesaikan, dan masing-masing kampung harus punya pendamping," tegasnya.
Sehingga, kondisi keamanan tidak lagi menjadi alasan bagi mereka yang selalu menyalahgunakan uang negara.
Aparat Diminta Bertindak
Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan Tribunnews, sebelumnya, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, mengatakan kepala kampung di daerah pedalaman terpaksa memberikan dana desa ke KKB karena diancam akan dibunuh jika menolak.
"Kami berharap perhatian serius pihak Kepolisian maupun TNI sehingga masyarakat di daerah pedalaman Bintuni dapat hidup tenteram," ujar Petrus Kasihiw.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, menyatakan masalah bukan hanya ada di Provinsi Papua Barat, melainkan juga di Provinsi Papua.
Source | : | TribunJateng.com,TribunPapua.com |
Penulis | : | Akhsan Erido Elezhar |
Editor | : | Dewi Lusmawati |
Komentar