Saksi Ahli dari Pihak Ferdy Sambo Tak Bisa Hadir, Pengacara Suami Putri Candrawathi Minta Jadwal Ini di 3 Januari, Hakim: Kita Akan Terima

Hal itu, kata dia, kembali pada fungsi dari keterangan yang disampaikan oleh ahli yang dihadirkan yakni 'membuat terang' pengetahuan Hakim mengenai suatu perkara.

"Kenapa? Karena keterangan ahli itu fungsinya untuk membuat terang suatu perkara. Yang dulunya Hakim tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut, menjadi terang pengetahuannya tentang hal yang dijelaskan oleh ahli tersebut," pungkas Jamin.

Dalam dakwaan disebutkan, Richard menembak Brigadir J atas perintah Sambo yang kala itu masih menjabat sebagai mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang pada 7 Juli 2022.

Atas informasi itu, Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard, Ricky, dan Kuat di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022.

Peristiwa tersebut jadi penyebab, Sambo, Putri, Richard, Ricky dan Kuat didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.

Baca Juga: Pembuluh Darah Otak Kirinya Pecah hingga Sempat Tak Sadarkan Diri, Kondisi Indra Bekti di ICU Diungkap Sang Istri: Saya Mohon Doanya

Khusus untuk Sambo, jaksa juga mendakwanya terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J.

Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Khusus untuk Sambo, jaksa juga mendakwanya terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J.

Eks perwira tinggi Polri itu dijerat dengan Pasal 49 juncto Pasal 33 subsider Pasal 48 Ayat (1) juncto Pasal 32 Ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau Pasal 233 KUHP subsider Pasal 221 Ayat (1) ke 2 juncto Pasal 55 KUHP.

(*)