Sosok Ini Bongkar Kecurangan Rumah Sakit ke Para Pasien BPJS Kesehatan, Lantang Sebut Keuntungan Jadi Alasan Utama: Disuruh Beli Darah Sendiri!

Menurut Timboel, kecurangan itu sudah terjadi sejak BPJS Kesehatan pertama kali diterapkan hingga saat ini.

Ia menyampaikan, pihak RS yang melakukan kecurangan memanfaatkan kewenangan dokter secara subyektif untuk membatasi perawatan di RS, dengan memulangkan dalam kondisi belum layak pulang.

"Motifnya sederhana saja yaitu mengambil keuntungan. Biasanya tindakan memulangkan pasien dalam kondisi belum layak pulang tersebut akan diikut dengan permintaan kepada pasien tersebut untuk melakukan perawatan lanjutan, sehingga akan muncul biaya INA CBGs baru (aplikasi klaim bagi pasien miskin, red)" ujar Timboel.

Padahal, harusnya RS sebagai mitra BPJS Kesehatan dalam melayani pasien JKN, mematuhi hukum dan perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh RS dan BPJS Kesehatan.

Istimewa

Ilustrasi BPJS Kesehatan

Ia menjelaskan, dalam UU No 44 tahun 2009 tentang RS, disebutkan sejumlah asas pelaksanaan RS. Yakni asas kemanusiaan dan asas keselamatan pasien.

Tidak hanya UU RS, berbagai UU lainnya pun mengatur hal yang sama seperti UU kesehatan, UU Praktik Kedokteran, yang sangat mendukung keselamatan dan kesembuhan pasien.

Tomboel menyebut, perjanjian kerja sama juga sudah sangat jelas mengatur tentang hak-hak pasien di RS untuk mendapatkan pelayanan yang layak, guna memastikan kesembuhan dan keselamatan pasien JKN.

"Fraud yang dilakukan oknum RS dengan memulangkan pasien dalam kondisi belum layak pulang sangat berisiko dan mengancam keselamatan pasien," ucap Timboel.

"Saya kira persoalan fraud-fraud yang dilakukan oknum RS tersebut harus bisa diatasi secara sistemik dengan kemudahan para pasien JKN melaporkannya ke Pemerintah dan BPJS Kesehatan," imbuhnya.

BPJS Watch pun meminta pemerintah untuk memberi sanksi tegas bagi pihak RS yang melakukan kecurangan. Begitu juga dengan dokter yang melakukannya, harus diberi sanksi tegas dari peringatan keras, skorsing hingga pencabutan ijin dokternya.

Apalagi, pemerintah juga memiliki Badan Pengawas RS (BPRS). Lembaga itu harus jelas tindakannya untuk mengantisipasi agar fraud di RS tidak terjadi lagi. BPRS harus dekat dengan masyarakat dan memudahkan akses laporan masyarakat pada saat kejadian di RS.