"Pertama terjadi di Indonesia," jawab akun @PartaiSocmed.
"Ada bohirnya kah? Kok bisa ngatur rankap jabatan seseorang?," tambah @BapakCop****.
"Pertama di Indonesia," jawab akun @PartaiSocmed lagi.
"Sungguh Perundungan yg sistematis & terstruktur ya pak @mohmahfudmd. Mohon perhatiannya ttg Jabatan Rangkap 3 - Kabag Hukum PemKot - Jaksa aktif - Dosen - Tambah1: buzzer walkot," ujar @DirjenAntiAg****.
"Kurang efektif nya lembaga pengawas di daerah, memang kekuatan citizen journalism sangat diperlukan memperkuat pengawasan di daerah," kata akun @cytoki****.
"Biasanya bisa rangkap2 jabatan sprti ini sebab "balas budi" , apalagi yg bersangkutan sangat arogan atas kritik ini semakin menguatkan indikasi itu, KPK harus turun mengaudit," tambah @Heri7303****.
"Aneh, jaksa aktif kok bisa jadi bawahan eksekutif. Rusak tata negaranya. Segera dikulitin lah tum.... Mosok pajak untuk bayar orang kaya gini,' kecam @andem****.
"Apakah menjadi sejarah pemimpin daerah kota jambi yg berpikir logis sadar dan menjadi payung hukum buat warganya?apakah dia akan mencetak sejarah emas dihati bangsa indonesia???i bet he will not gonna do that," ujar @arthur_af****.
"Semoga Kabag Hukum Pemkot Jambi yg merangkap sbg Jaksa Aktif dpt mencabut laporannya kpd anak SMP Syarifah Fafiyah Alkaff di Kepolisian," kata @sibe****.
"Makin ruwet deh sy Fasha, padahal mau nyagub Kalendenya udah dimana mana....," kata @Zehandra****.
"Pejabat sekarang bejat bejat. Diberi amanah malah sak geleme dewe. Dasar bejatbat ga punyak otak," kata @edhy_pur****.