Laporan Wartawan Gridhot.ID, Candra Mega
Gridhot.ID - Sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya terendam banjir sejak Rabu (1/1/2020).
Sebanyak 31.323 warga yang berasal dari 158 kelurahan sempat mengungsi karena rumahnya terendam banjir.
Namun, sejumlah warga yang mengungsi disebut mulai kembali ke rumahnya sejak Kamis (2/1/2020).
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta seluruh jajarannya di pemerintah provinsi (Pemprov) untuk tidak mencari kabing hitam atas terjadinya banjir di wilayahnya.
"Saya sampaikan kepada seluruh jajaran tidak ada saling menyalahkan pada fase ini," kata Anies dikutip dari YouTube KOMPASTV, Rabu (1/1/2020).
"Tidak usah menyalahkan hujan, menyalahkan orang dalam fase ini. Pastikan seluruh warga Jakarta terselamatkan," tegasnya.
Anies masih meyakini naturalisasi sungai sebagai langkah untuk menangani banjir yang melanda ibu kota.
Pernyataan Anies tersebut dinilai pakar Bioteknologi Lingkungan Universitas Indonesia, Firdaus Ali, sebagai cara berpikir yang keliru.
Menurut Firdaus, saat ini yang dibutuhkan Pemprov DKI Jakarta adalah menormalisasi sungai bukan menaturalisasinya.
Dalam wawancara dengan Kompas TV, Rabu (1/1/2020), Firdaus menjelaskan banjir yang menimpa Jakarta awal tahun 2020 berbeda dari 2007.
Pada 2007 silam, banjir yang menggenangi Jakarta disebabkan hujan deras di hulu Sungai Ciliwung, ditambah hujan lokal ditambah air laut di utara Jakarta pasang
Sementara pada 2020, banjir di Jakarta karena cuaca ekstrem di mana intensitas hujan tinggi di hulu ditambah hujan deras di tingkat lokal.
Kata Firdaus, Pemprov DKI Jakarta harus membenahi normalisasi sungai, mengembalikan fungsi situ-situ, waduk, danau, drainase mikro dan mikro maupun penghubungnya.
Ia membenarkan beberapa dari 13 sungai di Jakarta menjadi wewenang Pemerintah Pusat seperti Ciliwung dan Pesanggrahan.
Namun, proses normalisasi menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
"Sehebat apapun Pemerintah Pusat membantu, tetap peran pemerintah daerah menentukan sekali khususnya untuk relokasi dan pemindahan warga yang terdampak lahan normalisasi," terang Firdaus.
Ketika disinggung apakah langkah Anies benar yang mengatakan kunci mengatasi banjir adalah tergantung penanganan di hulu, Firdaus meluruskan.
"Tidak, salah. Gubernur Anies salah. Di hulu Pemerintah Pusat sedang kerjakan bersama Pemerintah Jawa Barat. Itu sedang kita kerjakan (membangun bendungan, red)."
Ia menjelaskan kenapa normalisasi tak jalan karena Pemprov DKI Jakarta tidak mau membebaskan lahan.
Menurut orang-orang di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengatakan Anies lebih suka menggunakan naturalisasi.
"Bagi saya (naturalisasi seperti dimaksud Anies, red) mungkin ilmu saya belum sampai ke sana meski 34 tahun bergelut di bidang ini."
"Bahwa naturalisasi sah-sah saja kalau diterapkan di daerah yang tidak crowded di Jakarta, misalnya untuk di ibu kota baru. Normalisasi pilihan paling tepat, tidak ada pilihan yang lain," tegas dia.
Kini, Anies akan meneliti penyebab banjir Jakarta, setelah proses evakuasi korban banjir rampung.
Yang jelas, kata Anies, banjir di tiap wilayah disebabkan berbagai faktor.
"Ada yang daerah kontribusinya karena masalah curah hujan saja, ada yang kontribusinya karena ukuran saluran, ada yang kontribusinya karena faktor-faktor yang lain. Jadi ini bukan single variable problem, ini multiple variable," kata Anies di Kampung Pulo, Jakarta Timur, kemarin.
Wilayah yang dinormalisasi tetap banjir
Anies berujar, banjir tetap terjadi di wilayah yang sudah dilakukan normalisasi Kali Ciliwung.
Contohnya, yakni di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Anies meninjau langsung wilayah tersebut, kemarin.
"Yang terkena banjir itu di berbagai wilayah. Jadi ini bukan sekadar soal yang belum kena normalisasi saja, nyatanya yang sudah ada normalisasi juga terkena banjir," ujar Anies di Kampung Pulo.
Perlu penanganan komprehensif
Melihat wilayah yang masih direndam banjir meski sudah ada normalisasi, Anies menekankan, banjir Jakarta harus diselesaikan secara lebih komprehensif.
Cara komprehensif yang dimaksud Anies, yaitu mengendalikan volume air dari hulu yang akan masuk ke Jakarta.
Sebab, Jakarta seringkali menerima volume air dalam jumlah besar dari hulu. Tingginya volume air dari hulu seringkali menjadi banjir kiriman bagi Jakarta.
"Pengendalian air di kawasan hulu dengan membangun dam, waduk, embung, sehingga ada kolam-kolam retensi untuk mengontrol, mengendalikan, volume air yang bergerak ke arah hilir," kata Anies.
Andalkan proyek pemerintah pusat
Anies mengatakan, pembangunan kolam-kolam retensi di hulu untuk mengendalikan banjir Jakarta merupakan wewenang pemerintah pusat.
Karena itu, dia menunggu proyek pemerintah pusat.
"Dengan cara seperti itu (pembangunan kolam retensi), Insya Allah bisa, tapi itu semua kan kewenangannya di pusat ya. Jadi kita lihat nanti pemerintah pusat," ucapnya.
Salah satu yang diandalkan Anies adalah Waduk Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Anies berharap, proyek pembangunan dua waduk yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu bisa rampung tepat waktu.
Dengan demikian, debit air yang harusnya masuk ke Jakarta akan berkurang karena masuk ke dua waduk itu.
"Dengan waduk yang selesai tepat waktu sesuai rencana, maka itu akan bisa mengendalikan lebih dari 30 persen air yang datang ke kawasan pesisir, kawasan muara. Kami di Jakarta di kawasan muara," tutur Anies.
Anies juga berharap pemerintah pusat lebih banyak membangun waduk serupa untuk mengendalikan banjir Jakarta.
"Dengan adanya pengendalian seperti bangunan dua waduk itu, bila lebih banyak lagi, insya Allah akan lebih baik dalam pengendalian air," ucapnya.
Tak jelaskan pencegahan banjir di hilir
Anies tidak menjelaskan langkah untuk mencegah banjir terjadi waktu ditanya antisipasi banjir berulang saat curah hujan tinggi.
Anies hanya menjawab bahwa Pemprov DKI saat ini masih fokus mengevakuasi warga yang menjadi korban banjir.
"Kami saat ini konsentrasi pada evakuasi penyelamatan warga, dan ini yang kami pastikan berjalan dengan baik," ujar Anies saat ditemui di Duri Kosambi, Jakarta Barat.
Di tempat berbeda, yakni di Kampung Pulo, lagi-lagi Anies menekankan bahwa fokus mereka dalam penanganan banjir adalah keselamatan warga.
Pemprov DKI juga berupaya membantu warga yang menjadi korban banjir.
"Bagi kami di Jakarta, fokus kami adalah memastikan keselamatan warga, memastikan bahwa pelayanan terjamin. Dan bagi semua warga yang terdampak, kami akan bantu semaksimal mungkin," tutur Anies.
(*)