Gridhot.ID - Sejumlah kapal ikan China diketahui memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau, pada 19 Desember 2019.
Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF).
Beberapa kali sudah diberikan peringatan, namun kapal-kapal China tetap nekat masuk wilayah ZEE Indonesia di Natuna, TNI pun bertindak.
Hal ini pun membuat geram pihak keamanan Indonesia sehingga TNI harus kerahkan kapal perang bersenjata berat seperti Kapal Republik Indonesia (KRI) dan juga pesawat jet tempur untuk siaga.
Sebanyaknya 600 personel TNI diterjunkan ke Natuna untuk menjaga wilayah yang berbatasan dengan laut China Selatan itu.
Bahkan nelayan Indonesia juga siap berpartisipasi untuk ikut menjadi mata-mata dalam mengamankan wilayah RI.
Hal itu pun direspon cepat oleh pemerintah dengan langsung menyurati Kantor Kedutaan China untuk Indonesia di Jakarta.
Melansir dari Wartakotalive.com, Menko Polhukam, Mahfud MD secara langsung menerima kunjungan dari Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian.
Kedatangan Duta Besar China itu untuk membahas mengenai masuknya kapl-kapal ikan dan coast guard China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.
Pertemuan itu berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).
Usai pertemuan tersebut, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah China akan langsung bertindak.
"Soal Natuna, kami katakan sikap kita jelas untuk menjaga kedaulatan dan menjaga hak untuk berdaulat."
"Ada dua hal, kalau di ZEE itu hak berdaulat, kalau di wilayah teritori itu namanya kedaulatan. Kita akan jaga itu dua-duanya," kata Mahfud MD.
Indonesia pun juga bertindak cepat untuk mengamankan wilayahnya di Laut Natuna Utara.
Hal tersebut disampaikan oleh Mahfud MD sesuai arahan Presiden Jokowi untuk menghidupkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan patroli laut di sana.
Menurut Mahfud MD, melalui Duta Besar China untuk Indonesia, Qian menjelaskan pemerintah China juga mendapat tekanan dari rakyat.
Qian mengatakan bahwa rakyat China awalnya mendesak pemerintah untuk memperbolehkan melaut sampai wilayah ZEE Indonesia.
"Karena di situ kita berpendapat tidak ada dispute (perselisihan), dan pihak Cina katakan kalau itu selalu terjadi di akhir tahun."
"Tetapi kami (Pemerintah Cina) juga mendapat tekanan dari rakyatnya sendiri, juga untuk boleh berlayar ke situ," jelas Mahfud MD.
Namun, Qian mengatakan bahwa setelah insiden akhir tahun kemarin itu pemerintah China akan menyesuaikan diri.
Pemerintah China sesuai penuturan Mahfud MD dalam perbincangannya dengan Duta Besar China akan menyuruh nelayannya berganti profesi.
Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi insiden seperti yang telah terjadi di laut Natuna Utara akhir tahun kemarin.
Qian pun akan selalu berupaya berdialog dengan pemerintah Indonesia mengenai hal tersebut.
"Nah, dialog-dialog akan terus dilanjutkan dengan posisi itu, karena pihak Cina sendiri malah mengatakan mereka tetap akan menyesuaikan diri."
"Dan menyuruh nelayan-nelayan Cina ganti profesi dan jangan mencari ikan.
"Dan sudah banyak orang-orang Cina yang ganti profesi dan orang-orang lain untuk mencari ikan, sehingga peristiwa-peristiwa itu akan berkurang," beber Mahfud MD.
Mahfud menambahkan bahwa urusan mengenai laut Natuna adalah urusan Kementerian Luar Negari.
Segala sesuatunya baik dialog maupun kerjasama telah berada di tangan Menlu.
"Sudah saya sampaikan tadi, urusan Natuna adalah urusan Menlu. Apa yang dikerjasamakan dan apa yang dinegokan, dan apa yang tidak dinegokan, itu sudah diserahkan ke Menlu." kata Mahfud MD.
Sebagai Menko Polhukam, Mahfud selalu mendukung langkah yang diambil oleh Menlu.
"Saya membackup sebagai koordinator. Apa yang Menlu katakan akan kita back up habis-habisan. Karena itu sudah ditunjuk secara resmi oleh negara," terang Mahfud MD.
Sementara, Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qian yakin bisa menyelesaikan persoalan masuknya kapal-kapal ikan Cina ke ZEEI di Perairan Natuna Utara, lewat jalur diplomasi.
Qian tidak memungkiri adanya perbedaan pendapat terkait wilayah Perairan Natuna Utara antara Cina dan Indonesia.
Namun, ia menilai hal tersebut bisa diselesaikan lewat dialog dan komunikasi yang erat antara kedua negara.
Untuk itu, ia pun mengatakan telah menjalin komunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia, Duta Besar Indonesia di Beijing, dan Pemerintah Cina di Beijing terkait persoalan ini.
Hal itu ia sampaikan seusai menemui Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).
"Saya yakin kita bisa mempererat hubungan persahabatan di antara dua negara."
"Kita bisa menangani persoalan ini dengan baik, dan kita bisa melanjutkan pembicaraan ini untuk mencari cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini," beber Qian.
"Mereka ke Natuna dengan kapal-kapal pribadi mereka, dan mereka akan kembali setelah mendapatkan ikan," ucap Qian.
Menurut Qian, persoalan mengenai Natuna tidak membuat hubungan Indonesia dengan China renggang.
Sebab di bawah pemerintahan Presiden Indonesia Jokowi dan Presiden China Xi Jinping telah terjadi banyak kerja sama dan mencapai banyak progress.
"Cina dan Indonesia, kami berteman baik dan khususnya lebih dari lima puluh tahun lebih."
"Di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi, kita telah membuat banyak progress di bidang politik, ekonomi, perdagangan, investasi, hubungan dari warga ke warga, budaya, dan lainnya," beber Qian. (*)
Artikel ini telah tayang di Sosok.id dengan judul "Terbaru! Natuna Diperketat TNI, Pemerintah China Minta Nelayannya Untuk Ganti Profesi Dan Tak Melaut ke Natuna, Mahfud MD: Jangan Mencari Ikan"