Find Us On Social Media :

Baru 100 Hari Jalankan Tugas Sebagai Menteri Jokowi, IPO Rilis Lima Nama Menteri dengan Kinerja Terburuk dan Layak Diganti, Nama Nadiem Makarim Masuk dalam Kategori

Jokowi dan Ma'ruf Amin berasama menteri Kabinet Indonesia Maju

Gridhot.ID - Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 sudah memasuki 100 hari masa tugas.

Setelah 100 hari para menteri kabinet Jokowi-Maruf Amin menjalankan tugas, Indonesia Political Opinion (IPO) mengeluarkan hasil survei terhadap kinerja para pembantu presiden tersebut.

Hasilnya, inilah daftar 5 Menteri Jokowi layak direshuffle versi Indonesia Political Opinion karena kinerja buruk dan membuat gaduh.

Baca Juga: Keberuntungan Masih Menghampiri Peserta SKD CPNS Ini, Terpaksa Lakban Sepatunya untuk Ikuti Peraturan yang Ada, Ini Tanggapan Panitia Penyelenggara

Kinerja menteri Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju terus menjadi sorotan khalayak.

Terbaru, IPO merilis hasil survei daftar menteri Jokowi yang patut dicopot walau mereka baru menjabat dalam hitungan bulan.

Setidaknya ada lima nama menteri yang menurut masyarakat pantas diganti karena dinilai memiliki kinerja buruk.

Baca Juga: Berbentuk Kertas dengan Tulisan Arab dan Ketapel Dibalut Kain Merah, Panitia Tes SKD CPNS Semarang Hampir Kecolongan Peserta Pembawa Jimat: Tidak kami Diskualifikasi

Selain itu, isu korupsi, membuat kegaduhan di publik, dan ada konflik kepentingan juga memengaruhi penilaian publik.

Dari kelima nama menteri yang layak diganti, tiga di antaranya adalah Menteri Agama, Fachrul Razi dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly serta Mendikbud Nadiem Makarim .

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menjelaskan, munculnya nama menteri itu merujuk kepada respons 42 persen responden yang menyatakan perlu ada perombakan kabinet Jokowi-Maruf.

"Ini cukup mengejutkan, sebab meski baru 100 hari, sebanyak 42 persen publik menyatakan pergantian menteri itu perlu."

Baca Juga: Kini Menyandang Gelar Gusti Kanjeng Ratu Keraton Yogyakarta, GKR Hemas Blak-blakan Soal Perjalanan Hidupnya, Hobi Berkelahi hingga Pernah 'Dibuang' dari Rumah

"Kemudian, 36 persen sebut tidak diperlukan dan 22 persen tidak menjawab," ucap Dedi dalam pemaparan diskusi bertajuk "100 Hari Kabinet jokowi-Ma'ruf Amin" di Gondangdia, Sabtu (8/2/2020).

Dikutip dari Kompas.com, survei digelar pada 10 Januari - 31 Januari 2020 dengan memakai teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.

Validitas dagan dengan metode ini dalam rentang minimim 94 persen dan maksimum dan maksimum 97 persen.

Baca Juga: Firasat Buruknya Muncul Dengar Suara Riuh Dini Hari di Sekitar Tempat Nongkrong Anaknya, Yeniati Shok Saat Dengar Putranya Tewas Usai Dikeroyok Gerombolan Tak Dikenal: Aku Sempat Cari Anakku, Tapi Nggak Ada

IPO adalah lembaga survei yang bergerak di bidang media, demokrasi, dan isu gender sejak 2017.

Berikut daftar lima menteri Jokowi layak diganti versi survei IPO sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com:

1. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly

Yasonna berada di urutan pertama menteri yang patut diganti.

"Kalau publik menyebut ada menteri yang perlu diganti, maka siapa yang dianggap layak (diganti)?"

"Perlu saya sampaikan, yang pertama nama yang muncul adalah Menkumham Yasonna Laoly yang mendapat atensi 36 persen responden," ujar Dedi.

Baca Juga: BREAKING NEWS: Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab Konfirmasi Penemuan Bangkai Helikopter MI-17 TNI AD, Minta Restu Masyarakat Setempat untuk Siapkan Proses Evakuasi di Wilayah Sakral

Yasonna H Laoly adalah Menteri Hukum dan HAM yang dipertahankan Jokowi di periode keduanya menjabat.

Satu kasus yang membuat Yasonna H Laoly menjadi sorotan adalah kasus suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang melibatkan caleg dari PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Hingga saat ini, Harun Masiku masih berstatus buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Jadi Sorotan Publik Usai Hantarkan Suaminya Nikah Lagi, Nengmas Pernah Kisahkan Hidupnya Sewaktu Masih Single, Pernah Jadi Finalis AKSI dan Punya Bakat Bisnis Sejak Belum Nikah

Di kasus ini, Yasonna yang juga kader PDI Perjuangan sempat dituduh merintangi penyidikan terkait simpang-siur keberadaan Harun Masiku yang kemudian dibantahnya.

2. Menteri Agama, Fachrul Razi

Di urutan kedua, Menteri Agama, Fachrul Razi masuk dalam daftar nama menteri yang layak diganti.

Sebanyak 32 persen responden menilai Fachrul Razi perlu diganti.

Ini adalah kali pertama purnawirawan TNI tersebut menjadi menteri.

Baca Juga: Apartemennya Jadi TKP Tewasnya Putri Semata Wayang Karen Pooroe, Marshanda Turut Jadi Sasaran Pemeriksaan Polisi, Kuasa Hukum Karen: Dia yang Punya Apartemen!

Di awal menjabat sebagai Menteri Agama, Fachrul berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

Selain itu, ia juga mempermasalahkan ASN yang memakai celana cingkrang.

Belum usai dengan kegaduhan tersebut, kebijakan Fachrul Razi yang kembali menuai pro-kontra adalah pemberian surat rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

Baca Juga: Pengen Cari Sensasi Seksual Sembari Keruk Keuntungan, Pria di Pasuruan Tega Jual Istrinya ke Teman Sendiri, Pasang Tarif Rp 50 Ribu Untuk Sekali Berhubungan Intim dan Direkam

Terbaru, Fachrul Razi melontarkan wacana pemulangan WNI eks ISIS yang kemudian dibantahnya.

3. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate

Masih merujuk hasil survei IPO, sebanyak 29 persen responden menganggap Menkominfo, Johnny G Plate juga perlu diganti.

Johnny G Plate adalah politikus Partai NasDem yang diangkat menjadi menteri oleh Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.

Berasal dari kalangan partai membuat beberapa kalangan meragukan Johnny G Plate yang tidak memiliki latar belakang industri telekomunikasi atau yang berkaitan dengan Kominfo.

Baca Juga: Detik-detik 7 Anggota Kostrad TNI dengan Cekatan Nyebur ke Tengah Laut, Berawal dari Dengar Teriakan Histeris Minta Tolong, Evakuasi Penumpang yang Terjatuh dari Kapal Leuser

Johnny G Plate menuai sorotan saat ia mengkritik Netflix yang dinilai lebih banyak menyediakan konten asing dibanding film dalam negeri.

Bahkan, Johnny G Plate meminta agar Netflix tidak memuat film atau serial original produksi luar Indonesia.

"Kita minta Netflix original jangan dulu, lah di Indonesia, gunakan dulu hasil kreativitas anak Indonesia sendiri dulu, kalau bisa," kata dia.

Baca Juga: Namanya Jadi Sorotan Usai Direstui Istri Pertama Untuk Poligami, Inilah Sosok Abah Kuka , Pria Muda Pimpinan Pondok Pesantren Cijeungjing Dengan Gurita Bisnis Tambang hingga Properti

Pernyataan ini mendapat kritikan dari warganet.

Banyak di antara mereka mengatakan, film Indonesia sudah banyak tersedia di Netflix, meski tidak sebanyak film-film asing.

4. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo

Edhy Prabowo menjadi dua nama menteri terakhir yang layak diganti setidaknya menurut 24 persen responden.

Edhy Prabowo adalah politikus Partai Gerindra yang dilantik Jokowi sebagai Menteri KKP menggantikan Susi Pudjiastuti.

Sejak awal menjabat, kinerja dua menteri ini selalu dibandingkan.

Baca Juga: Sama-sama Terpengaruh Miras, Pria Ini Bunuh Istrinya Usai Dilempar Asbak Saat Bercanda Bersama, Pelaku Bebas Hukum karena Diduga Alami Gangguan Jiwa

Bahkan Susi dan Edhy pernah beda pendapat terkait ekspor benih lobster.

Di masa Susi, ekspor benih lobster sangat dilarang keras, sedangkan Edhy membuka kemungkinan keran ekspor bibit lobster.

Selain itu, sejumlah kebijakan Susi saat di KKP juga direvisi oleh Edhy.

Baca Juga: Pasien Harus Keluarkan Kocek hingga Rp 10 Juta Sekali Berobat, Pemprov Jatim Imbau Masyarakat Cari Layanan Kesehatan Gratis: Pengobatan Ningsih Tinampi Tak Penuhi Kode Etik!

5. Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim

Nama menteri lain yang layak diganti versi survei adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim (22 persen).

Nadiem Makarim adalah pendiri GoJek sekaligus menteri paling muda yang diangkat Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.

Satu kebijakan Nadiem Makarim yang sempat membuat gaduh adalah menghapus ujian nasional (UN) pada 2021.

Walau akan menghapusnya, Nadiem Makarim telah menyiapkan pengganti UN yaitu dengan sistem penilaian baru.

"UN diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca Juga: Namanya Tertera Jelas di Kuitansi Pemesanan Kamar, Muncikari PSK asal Sukabumi yang Digerebek Andre Rosiade Tuturkan Sosok Pemesannya, Ngaku Tak Kenal Identitasnya

Selain dengan asesmen kompetensi, UN juga akan diganti dengan survei karakter.

Menurut Nadiem, kedua penilaian itu merupakan penyederhanaan dari UN.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunmadura.com dengan judul "Kinerja Buruk, Ini 5 Menteri Jokowi Layak Direshuffle Versi Indonesia Political Opinion, Ada Nadiem"