"Jadi masih ada satu gubernur yang belum (melaksanakan Inpres Nomor 7). Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden. Ini bahaya juga karena presiden Indonesia hanya satu namanya Joko Widodo," ungkap Bahlil.
Pun terhadap bupati dan wali kota, diharapkan bisa menyatukan arah kebijakan dengan pemerintah pusat.
“Begitupun bupati. Kita harus satu, imam kita satu, presiden kita cuma satu, namanya Joko Widodo. Alhamdulillah insyaallah dalam waktu ini kita akan clear-kan. Saya juga tahu bupati/wali kota mana yang belum mau kasih izin-izinnya,” tambahnya.
Mendengar namanya sering dicatutkan, Jokowi memberikan tanggapan.
"Saya senang kepada Pak Bahlil karena gamblang dan arahnya ke mana juga kelihatan. Meskipun sering pakai nama presiden kalau ke daerah untuk menyelesaikan persoalan di daerah enggak apa-apa. Saya sampaikan enggak apa-apa gunakan nama saya untuk kebaikan dan kecepatan proses," kata Presiden.
Sayangnya, Bahlil Lahadalia enggan membuka identitasnya kepala daerah atau gubernur di Kalimantan yang dimaksudnya.
Saat itu Bahlil hanya menjelaskan bahwa ulah gubernur tersebut membuat proses perizinan investasi menjadi lambat.