Laporan Wartawan Gridhot, Desy Kurniasari
Gridhot.ID - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru masih berjalan sesuai rencana.
Padahal saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemik virus corona.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, Selasa (24/3/2020).
Melansir Kompas.com, Jodi menjelaskan, tim dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan masih terus melakukan koordinasi dengan berbagai calon investor dan mitra untuk pengembangan ibu kota negara.
"Tentunya berbagai opsi terkait ibu kota masih kita pertimbangkan, dan pada saatnya nanti akan diputuskan secara bersama," ujarnya.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis Sumadilaga.
Dilansir dari Kontan.co.id, Danis Sumadilaga mengatakan bahwa rencana pembangunan ibu kota baru masih dilakukan sesuai jadwal, yakni mulai pembangunan pada Oktober 2020 mendatang.
"Sementara jadwal tersebut tetap jadi target kami," kata Danis ketika dikonfirmasi, Jumat (27/3).
Danis mengatakan, saat ini Kementerian PUPR terus mematangkan urban design dan infrastruktur dasar ibu kota baru.
"Kami di PUPR masih melakukan diskusi teknis tentang detail urban desain dan penyiapan infrastruktur dasar seperti jalan dan air baku serta drainase," ujar dia.
Mengutip Kompas.com, Danis mengatakan bahwa pembangunan tahap awal ini akan menggunakan skema APBN dengan nilai proyek sebesar Rp 500 miliar.
Pembangunan ibu kota negara tersebut pemerintah mengupayakan seminimal mungkin menggunakan dana APBN.
Pemerintah pun terus melobi para investor asing maupun domestik untuk membantu dalam pembangunan ibu kota negara.
Berdasarkan keputusan tersebut, seorang ekonom, Faisal Basri, memberi saran ke pemerintahan untuk mengutamakan menjaga masyarakat tidak mampu, karena rentan terhadap penyebaran virus corona atau Covid-19.
Mengutip Tribunnews.com, menurut Faisal, pemerintah mesti melindungi mereka dengan bantuan kebijakan agar tetap mampu bertahan hidup di tengah kesulitan saat ini.
Kemenkeu, lanjut Faisal, lebih siap dengan kucuran dana yang tidak terbatas untuk melindungi masyarakat kecil, namun ada yang kurang yakni sensitivitas terhadap potensi krisis.
Dana yang digelontorkan pemerintah untuk mengatasi corona berakibat ke menurunnya kas dan penerimaan negara, sehingga proyek bernilai besar harus dievaluasi.
"Kurang sense of crisis yang tinggi, dana kurang, penerimaan pajak turun. Bukan hanya pangkas perjalanan dinas, tapi proyek pembangunan Ibu Kota baru hentikan dulu 5 tahun kedepan," katanya.
Ia menambahkan, tidak ada gunanya pembangunan Ibu Kota baru jika banyak sumber daya manusia terjangkit virus corona.
"Pembangunan manusia sangat penting. Apa artinya Ibu Kota hebat, tapi masyarakatnya rentan," pungkas Faisal.(*)