Klaim DKI Jakarta Lebih Dulu Antisipasi Kasus Corona Sejak Januari, Anies Baswedan Bongkar Aib Menkes Terawan di Media Australia, Singgung Transparasi Data Covid-19 di Indonesia

Gridhot.ID - Bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hangat diperbincangankan.

Anies Baswedan sebelumnya menyatakan Pemprov DKI Jakarta sanggup menyokong keluarga penerima manfaat di wilayah Jakarta.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani justru mengungkap Anies tidak punya anggaran untuk menyalurkan bansos bagi 1,1 juta untuk warganya.

Baca Juga: Anies Baswedan Terus-terusan Tagih Dana Bagi Hasil Rp 5,1 Triliun ke Menteri Keuangan, Tangan Kanan Sri Mulyani: Audit BPK Belum Selesai

Dengan demikian, beban penyaluran bansos untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.

Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu dicover oleh Pemprov DKI.

Baca Juga: Di Indonesia Dicerca, di Luar Negeri Dipuja, Kalahkan Jokowi, Anies Baswedan Banjir Sanjungan Hingga Disamakan dengan Gubernur New York, Media Asing: Mereka Selamatkan Hidup Kota Padat Penduduk

Anies menanggapi pernyataan Sri Mulyani yang mengatakan Pemprov DKI tak lagi mempunyai anggaran untuk memberikan bansos.