Gridhot.ID - Bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hangat diperbincangankan.
Anies Baswedan sebelumnya menyatakan Pemprov DKI Jakarta sanggup menyokong keluarga penerima manfaat di wilayah Jakarta.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani justru mengungkap Anies tidak punya anggaran untuk menyalurkan bansos bagi 1,1 juta untuk warganya.
Dengan demikian, beban penyaluran bansos untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.
"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.
Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu dicover oleh Pemprov DKI.
Anies menanggapi pernyataan Sri Mulyani yang mengatakan Pemprov DKI tak lagi mempunyai anggaran untuk memberikan bansos.
Menurut Anies, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.
Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.
"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," kata Anies dalam keterangan pers, Kamis (7/5/2020) malam.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).
Karena masuk dalam BTT, maka anggaran itu bisa digunakan jika dibutuhkan termasuk saat pandemi seperti ini.
"Dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan," kata dia.
Untuk pendistribusian bansos tahap pertama diberikan kepasa 1.194.633 KK di DKI Jakarta. Berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama 1 minggu.
Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua.
"Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta," tutur Anies.
Pemprov DKI Jakarta diklaim sudah melacak kasus Covid-19 sejak Januari 2020, atau dua bulan sebelum pengumuman kasus pertama yang disampaikan Jokowi pada 2 Maret 2020.
Dalam kesempatan wawancara bersama media Australia The Sydney Morning Herald dan The Age, Anies berani blak-blakan tentang langkah yang telah ditempuh Pemprov DKI untuk melacak kasus Covid-19 dan pendapatnya yang berseberangan dengan pemerintah pusat.
Kepada dua media asing tersebut, Anies mengaku mulai melakukan langkah antisipasi Covid-19 sejak Januari 2020, setelah mendengar kasus soal virus baru di Wuhan, China.
Padahal, saat itu, dia masih mengenal penyakit dari Wuhan tersebut dengan nama pneumonia Wuhan.
"Kami mulai mengadakan pertemuan dengan semua rumah sakit di Jakarta, menginformasikan mereka tentang apa yang saat itu disebut pneumonia Wuhan, saat itu belum disebut Covid," ujar Anies dalam artikel The Sydney Morning Herald yang terbit pada 7 Mei lalu.
Anies sebenarnya sudah berulang kali menyampaikan pernyataan serupa dalam sejumlah rapat maupun konferensi pers dengan media nasional.
Salah satunya saat mengumumkan kegiatan belajar di sekolah dihentikan sementara pada 14 Maret 2020.
Kala itu, dia menegaskan telah melacak kasus Covid-19 sejak Januari 2020.
"Kami di Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi penyebaran Covid-19 ini sejak bulan Januari," kata Anies saat itu.
Anies kembali menyampaikan pernyataan serupa saat melakukan konferensi video dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, 2 April 2020.
Dia menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengantisipasi kasus Covid-19 sejak awal Januari.
"Ketika sudah mulai muncul masalah di Tiongkok waktu itu, kami di Jakarta langsung membuat langkah berbicara dengan pengelola rumah sakit-rumah sakit di Jakarta."
"Waktu itu menyosialisasikan tentang gejala-gejala dan menyiapkan agar semua fasilitas kesehatan di Jakarta tahu apa yang harus dikerjakan bila menemukan pasien," ucapnya.
Contoh kasus Covid-19 yang dilacak oleh Pemprov DKI adalah kasus pertama positif Covid-19.
Saat itu, Pemprov DKI sudah menomori setiap kasus yang dipantau.
Anies menyampaikan itu saat berbincang dengan Deddy Corbuzier yang diunggah melalui akun YouTube Deddy pada 27 Maret 2020.
"Bapak Presiden mengumumkan ada dua kasus pertama. Dua kasus itu sesungguhnya terjadinya di Jakarta. KTP-nya adalah KTP Depok, tapi interaksinya terjadinya di Jakarta dan itu adalah case yang sudah dipantau oleh kami semua," tutur Anies.
Bingung dengan sikap pemerintah pusat
Langkah antisipasi Pemprov DKI Jakarta justru berseberangan dengan sikap pemerintah pusat.
Anies mengaku bingung dengan sikap pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI, yang menyatakan belum ditemukan kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta pada periode Januari-Februari 2020.
Padahal kala itu, Pemprov DKI telah memiliki data adanya kasus Covid-19 di Jakarta.
Meski memiliki perbedaan pandangan, Anies tetap meminta jajarannya untuk melaporkan perkembangan kasus Covid-19 yang mulai meningkat pada periode Januari hingga Februari 2020.
"Jumlahnya terus meningkat pada bulan Januari dan Februari. Kemudian kami segera memutuskan, untuk semua orang di kantor kami, jajaran Pemprov DKI Jakarta, mereka semua diberi kewenangan untuk menangani Covid-19 ini," ungkap Anies.
Pemerintah pusat pun tidak mengizinkan Pemprov DKI untuk melakukan pengujian laboratorium terkait Covid-19.
Kemenkes hanya mengizinkan Pemprov DKI untuk mengirimkan sampel kasus Covid-19 yang nantinya akan diuji di laboratorium nasional.
"Ketika jumlahnya mulai naik terus, pada waktu itu kami tidak diizinkan melakukan pengujian. Jadi, setiap kali kami memiliki kasus, kami mengirimkan sampel ke laboratorium nasional," kata Anies.
Perbedaan pendapat Pemprov DKI dan pemerintah pusat tak berhenti sampai di situ.
Kemenkes kembali mengumumkan belum ditemukan adanya kasus Covid-19 di Jakarta saat Pemprov DKI telah mengirimkan beberapa sampel kasus ke laboratorium.
"Kemudian, laboratorium nasional akan menginformasikan hasilnya positif atau negatif. Pada akhir Februari, kami bertanya-tanya mengapa (hasilnya) negatif semua," ungkap Anies.
Tak setuju dengan hasil Covid-19 yang diumumkan pemerintah pusat, Anies akhirnya memutuskan untuk mengumumkan sendiri hasil pemantauan Pemprov DKI kepada publik.
"Pada saat itu saya memutuskan untuk bicara kepada publik dan saya katakan kami telah memantau, ini adalah angkanya," ungkap Anies.
Pernyataan terbuka Anies itu kembali mendapat respons dari Kemenkes RI. Pemerintah pusat tetap menyatakan tidak ada kasus Covid-19 di Jakarta.
"Kementerian (Kesehatan) semacam langsung merespons bahwa kami tidak memiliki kasus positif (Covid-19)," ucap Anies.
Berdasarkan catatan Kompas.com, pada 11 Februari 2020, Menkes Terawan Agus Putranto memang mengatakan bahwa belum adanya virus corona yang terdeteksi di Indonesia seharusnya tidak perlu dipertanyakan.
Terlebih lagi, kata dia, pemerintah telah waspada melakukan pencegahan dan deteksi terhadap orang-orang yang diduga terpapar virus corona.
"Kita semua waspada tinggi, melakukan hal-hal yang paling level kewaspadaannya paling tinggi, dan peralatan yang dipakai juga peralatan internasional," kata Terawan di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).
"Kalau tidak (ada temuan virus corona) ya justru disyukuri, bukan dipertanyakan. Itu yang saya tak habis mengerti, kita justru harus bersyukur Yang Maha Kuasa masih memberkahi kita," lanjut dia.
Kala itu, Terawan pun berharap tidak ada yang menyangsikan persoalan tersebut.
Anies kembali memiliki pendapat yang berbeda dengan pemerintah pusat tentang klaim penurunan kasus Covid-19 di Indonedia.
Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan, PSBB di DKI Jakarta berhasil menurunkan penambahan jumlah kasus positif Covid-19 sebesar 39 persen.
Hal itu, kata Doni, terlihat dari proporsi kasus positif di Jakarta dengan total kasus secara nasional.
Bahkan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga memprediksi pelonggaran PSBB dilakukan pada Juni atau Juli 2020.
Sehingga, kehidupan akan kembali normal pasca pandemi Covid-19 pada Agustus 2020. Anies kembali menolak pernyataan tersebut.
Menurut Anies, laporan penambahan kasus Covid-19 yang disampaikan setiap hari tak dapat dijadikan acuan untuk menyatakan Indonesia telah melewati fase kritis.
"Saya belum yakin apakah persebaran data (Covid-19) telah landai (melewati fase kritis). Kita harus menunggu beberapa minggu ke depan untuk menyimpulkan apakah tren itu sudah landai atau kita masih akan bergerak naik," tutur Anies.
Anies bahkan mengaku pesimis kehidupan bisa kembali normal pada Agustus 2020 jika melihat persebaran data Covid-19.
"Mengapa saya tidak ingin membuat prediksi? Karena saya melihat data. Itu tidak menunjukkan sesuatu yang akan segera berakhir, itu juga yang dikatakan para ahli epidemiologi. Ini adalah waktu di mana para pembuat kebijakan perlu percaya pada ilmu pengetahuan," ungkap Anies.
Oleh karena itu, Anies meminta Kemenkes berani transparan terkait data-data pasien positif Covid-19 di Indonesia.
Menurutnya, transparasi data dapat membuat masyarakat lebih waspada terhadap penyebaran Covid-19.
Kendati demikian, sejak awal, Kemenkes tidak pernah transparan dalam membeberkan data pasien positif Covid-19 karena tidak ingin membuat masyarakat panik.
"Menurut kami, bersikap transparan dan menginformasikan (kepada masyarakat) mengenai apa yang harus dilakukan adalah cara memberikan rasa aman. Namun, Kementerian Kesehatan mempunyai pandangan berbeda, (Kemenkes menilai) transparan akan membuat (masyarakat) panik," ucap Anies.
Anies mengatakan angka kematian Covid-19 di Jakarta lebih tinggi dibandingkan angka kematian nasional yang dirilis pemerintah pusat selama ini.
Hal ini mengacu pada data pemakaman jenazah dengan protokol pemulasaran jasad pasien Covid-19 yang dimiliki Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.
Tercatat 4.300 pemakaman jenazah pada paruh kedua Maret 2020 dan 4.590 pemakaman jenazah pada April 2020.
Jumlah itu menunjukkan adanya kenaikan 1.500 kasus pemakaman jenazah dibanding bulan-bulan sebelum pandemi Covid-19 dimana rata-rata pemakaman jenazah hanya sekitar 3.000 setiap bulan.
"Angka kematian itu menunjukkan dugaan tingginya kasus Covid-19. Jika kita sebut tingkat kematian akibat Covid-19 sebesar 5 sampai 10 persen, maka kemungkinan, ada 15.000 sampai 30.000 kasus positif Covid-19 di Jakarta. Angka kematian dan kasus positif Covid-19 diperkirakan jauh lebih tinggi dibanding angka yang dirilis Kemenkes," ujar Anies.
Artikel ini telah tayang di Fotokita.ID dengan judul: "Sehabis Gontok-gontokan di Depan Jokowi, Anies Baswedan Tanpa Tedeng Aling-aling Bongkar Aib Menteri Kesehatan di Media Asing."
(*)