Gridhot.ID - Masyarakat sempat dihebohkan dengan kasus teror yang menimpa peserta diskusi pemecatan presiden.
Beberapa waktu lalu, Polri menyatakan kesiapannya untuk mengusut tuntas pelaku teror diskusi pemecatan presiden.
Diskusi itu sendiri diinisiasi oleh Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM).
Mengutip Kompas.com, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono melalui siaran pers di Jakarta mengatakan kesiapan polisi Indonesia mengusut tuntas dalang dibalik teror.
Pernyataan itu dimunculkan seiring adanya ancaman pembunuhan dan bermacam-macam teror pada panitia penyelenggara.
Mulanya, dialog itu akan dilakukan secara daring dengan judul 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'.
Namun karena mahasiswa hingga narasumber diberondong teror, intimidasi, serta ancaman kekerasan dan pembunuhan, maka kegiatan urung dilaksanakan.
"Polri siap mengusut teror yang dialami oleh Mahasiswa UGM yang menjadi panitia diskusi apabila ada yang dirugikan," kata Argo pada Sabtu (30/5/2020).
Baca Juga: Buat Aturan Baru, Sekolah SMK Bakal Jadi 4 Tahun, Ini Alasan Kemendikbud
Namun hingga kini, pelaku teror itu masih belum diketemukan.
Tak hanya mahasiswa UGM, dosen Universitas Islam Indonesia (UII) pun mendapatkan teror terkait diskusi tersebut.
Zainal Arifin Mochtar selaku Dosen Hukum Tata Negara dari UGM Yogyakarta, bahkan menyebut aparat kepolisian tidak berjalan dengan baik dan perlu dibenahi beserta kejaksaan.
Menurutnya, pelaku teror bisa dari berbagai kalangan, entah itu buzzer, atau bahkan aparatur negara.
"(Pelakunya) ada banyak kemungkinan, bisa jadi para buzzer, bisa aparat negara, bisa jadi orang lain, dari pelat merah, bisa pelat kuning, bisa pelat hitam, bisa semua," kata Zainal, dikutip dari KompasTV.
Zainal menyampaikan opininya saat hadir sebagai narasumber di program Rosi yang tayang Kamis (11/6/2020).
"Di tingkat penegakan hukum soal yang beginian itu lemah sekali, nyaris tidak ada yang selesai," sambungnya
Lebih lanjut Zainal mengatakan, jika aparat penegak hukum tidak dibenahi, maka akan selalu bermasalah.
"Penegakan hukum itu harus dikedepankan, penegakan hukum harus menjawab, harus bisa membenarkan, mendetailkan, supaya orang tahu masalahnya," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, diskusi CLS UGM urung digelar setelah para panitia hingga salah seorang dosen mengaku mendapatkan teror.
Teror itu diyakini berhubungan erat dengan tajuk diskusi pemecatan presiden yang akan digelar.
Padahal menurut pihak penyelenggara, diskusi dilakukan untuk berdialog secara sehat.
Tema yang diusung dan kegiatan di dalamnya tak berhubungan dengan aksi makar atau gerakan politik tertentu.
Pihak penyelenggara mengklaim diskusi bersifat akademis tanpa adanya maksud terselubung.
Karena banjir kecaman, tajuk diskusi juga sempat diganti menjadi 'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'.
Namun demikian, kegiatan yang rencananya bakal digelar pada Jumat (29/05/2020) pukul 14.00 WIB itu akhirnya batal.
Melansir Kompas.com, dalam rilis resminya, CLS FH UGM mengungkap adanya teror melalui pesan WhatsApp dan pengiriman makanan melalui ojek online.
Dekan Fakultas Hukum UGM Prof Sigit Riyanto juga membenarkan hal tersebut.
Ia menyebut adanya ancaman pembunuhan kepada panitia hingga ke keluarganya.
"Tanggal 28 Mei 2020 malam, teror dan ancaman mulai berdatangan kepada nama-nama yang tercantum di dalam poster kegiatan, pembicara, moderator, serta narahubung.
"Berbagai teror dan ancaman dialami oleh pembicara, moderator, narahubung, serta kemudian kepada ketua komunitas CLS," ucap Sigit Riyanto dalam keterangan tertulisnya.
Keadaan yang tidak kondusif itu akhirnya membuat diskusi pemecatan presiden batal dilaksanakan.
Artikel ini telah tayang di Sosok.ID dengan judul Bantah Makar dalam Diskusi Pemecatan Jokowi, Dosen UGM Singgung Aparat Negara hingga Buzzer Mungkin Dalang Dibalik Teror Pembunuhan.
(*)