Para pengamat pun sepakat bahwa koordinasi solid antar Kementerian beserta PT Pertamina (Persero) selaku pelaksana subsidi LPG 3 kg sangat diperlukan.
Utamanya dalam memastikan data-data penerima subsidi sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
Data tersebut juga hendaknya selalu diperbarui secara berkala menyesuaikan kondisi perubahan sosial-ekonomi nasional.
Terlepas dari adanya perubahan skema, Komaidi memperkirakan, konsumsi LPG nasional belum akan tumbuh normal bahkan hingga awal tahun depan.
Hal ini akibat masih terasanya dampak wabah Corona meski sejumlah aktivitas ekonomi mulai pulih seiring pelonggaran kebijakan PSBB.
"Konsumsi ada ekspektasi meningkat namun pertumbuhannya akan berjalan lambat," tutur dia.
Sementara itu, Fahmy menyatakan, cepat atau lambat Indonesia harus bisa mengurangi subsidi LPG. Ini mengingat sudah menjadi fakta bahwa Indonesia masih mengimpor LPG dalam jumlah yang cukup besar. Jumlah impor LPG bisa bertambah banyak jika kebijakan subsidi tidak tepat sasaran.
Mengutip berita sebelumnya, Kementerian ESDM mencatat bahwa di tahun 2019 terdapat 5,73 juta metrik ton LPG yang diperoleh melalui impor.