Hanya saja, menurutnya, hal ini sengaja dipolitisasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan penarikan aparat dari Kabupaten Nduga.
Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia bahwa yang diberikan kewenangan menggunakan senjata api ada pada dua institusi yaitu TNI dan Polri dan beberapa satuan yang dalam lingkup terbatas.
"Karena itu, aparat keamanan tidak akan mentoleransi dan akan menindak secara tegas apabila ada kelompok yang menggunakan senjata api untuk melakukan tindakan-tindak kejahatan yang meresahkan warga selama ini," ujarnya menegaskan.
Untuk itu, Kabid Humas meminta semua pihak termasuk pemerintah daerah untuk turut ambil bagian dan mendukung keberadaan aparat nonorganik yang sejatinya bermaksud melindungi dan menegakkan hukum di Kabupaten Nduga.
Termasuk berupaya menuntaskan kasus pembantaian terhadap puluhan karyawan PT Istaka Karya dan kekerasan lainya yang dilakukan oleh KKB Papua di wilayah Nduga serta lainya.
"Saya kira semua pihak harus mendukung program-program pemerintah dalam membangun Papua ke depan yang lebih baik dengan menyejahterakan masyarakatnya. Bukan sebaliknya" tutup Kamal.
Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul "Mati-matian Tumpas KKB Papua, TNI-Polri di Nduga Dituduh Jadi Sumber Masalah, ini Kata Polda Papua"
(*)