Laporan Wartawan GridHot, Desy Kurniasari
GridHot.ID - Angka kasus positif virus corona setiap harinya masih terus bertambah.
Hingga Jumat (7/8/2020) diketahui terdapat penambahan kasus positif covid sebanyak 2.473 yang berarti hingga kemarin, terdapat 121.226 kasus terkonfirmasi positif corona.
Pelajar dan mahasiswa pun hingga kini masih dianjurkan untuk belajar secara daring dari kediaman masing-masing untuk mencegah penyebaran virus corona.
Namun, hal yang berbeda terjadi di salah satu sekolah di Brebes, Jawa Tengah.
Pasalnya, pihak sekolah dengan nekat membuka kegiatan pembelajaran secara tatap muka.
Melansir Tribunnews.com, SMP Negeri 02 Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, nekat membuka sekolah untuk pembelajaran langsung atau tatap muka.
Bahkan pembelajaran tatap muka itu sudah berlangsung hampir tiga pekan.
Kegiatan belajar ini berlangsung tanpa izin dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Brebes. Karena itu, seluruh siswa diminta tidak mengenakan pakaian seragam sekolah.
Namun, pada Kamis (6/7/2020) pagi, kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah dilaksanakan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Jatibarang, Mohammad Idi Fitriyadi mengatakan, kegiatan belajar tatap muka ini, dilaksanakan atas permintaan dari orangtua siswa.
"Ini permintaan orangtua siswa. Banyak yang datang ke sama minta (anaknya) belajar offline," kata Idi saat diwawancarai Kompas TV, Kamis.
Menurut Idi, sistem belajar online dikeluhkan orangtua karena menyedot banyak biaya. Selain itu, banyak anak yang kebingungan dengan pembelajaran jarak jauh.
Selama belajar di sekolah berlangsung, Idi memberikan beberapa syarat.
Antara lain ada surat pernyataan setuju belajar di sekolah oleh orangtua, anak harus diantarkan ke sekolah, selain itu anak harus diperiksa suhu tubuhnya.
"Kalau di atas 37 (derajat celsius) disuruh pulang," kata Idi.
Sistem pembelajaran tatap muka juga dilakukan SMP Negeri 02 Jatibarang tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat.
Sementara itu, orang tua siswa mendukung pembelajaran tatap muka karena sistem pembelajaran daring atau online cukup sulit.
Selain harus memiliki perangkat kadang juga terkendala jaringan internet atau sinyal.
"Kadang anak tidak tentu belajar, tapi main (video) game," sebut Risqi Amaliah, orangtua siswa di SMPN 02 Jatibarang.
Tak hanya orang tua, sejumlah siswa juga mengaku senang dengan pembelajaran tatap muka.
Pasalnya, materi yang diberikan oleh guru lebih mudah dipahami.
Sistem pembelajaran daring dianggap membosankan karena tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya.
Untuk pembelajaran tatap muka sendiri dilaksanakan secara bergantian atau shift.
Shift pertama untuk siswa kelas VII mulai pukul 07.00 WIB sampai 09.30 WIB, kelas VIII pukul 08.00 WIB hingga 10.30 WIB dan siswa kelas IX masuk pukul 08.30 WIB hingga pukul 11.30 WIB.
Mengutip Tribun Jogja, pemerintah resmi memperluas daerah yang diperbolehkan untuk menggelar sekolah tatap muka.
Setelah daerah berstatus zona hijau diperbolehkan menggelar sekolah tatap muka, kini daerah dengan status zona kuning juga resmi diperbolehkan menyelenggarakan sekolah tatap muka.
Keputusan itu disampaikan dalam konferensi pers virtual Pengumuman Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang disiarkan live di Youtube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumat (7/8/2020) sore.
Dalam konferensi pers bersama itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, mengatakan 163 kabupaten/kota yang berstatus zona kuning kini diperbolehkan mengadakan sekolah tatap muka.
"163 zona kuning bisa dilakukan kegiatan sekolah tatap muka," kata Doni sebagaimana dikutip dari siaran live Youtube Kemendikbud.
Sementara itu berdasarkan informasi di corona.jatengprov.go.id, ada 60 kasus orang terjangkit virus corona di Brebes.
Sebanyak 15 orang masih menjalani perawatan, 44 orang sembuh, dan satu orang meninggal dunia.
Melansir Tribunnews.com, Kabupaten Brebes memang termasuk dalam kabupaten/kota yang masuk dalam zona kuning yang diperbolehkan belajar secara tatap muka.
Namun demikian, SMPN 02 Jatibarang telah melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka sebelum kebijakan tersebut diturunkan. (*)