Gridhot.ID - Rencana wajib militer (wamil) untuk mahasiswa atau pendidikan militer tengah dipertimbangkan Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
Menurut rencana, mahasiswa bisa mengikuti pendidikan militer selama satu semester dalam sistem Satuan Kredit Semester (SKS).
Seperti yang dikabarkan, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Trenggono mengungkap tujuan pendidikan militer adalah untuk meningkatkan kualitas mahasiswa nggak cuma bisa kreatif dan inovatif aja, melainkan juga cinta bangsa dan negara dalam kehidupannya sehari-hari.
"Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil. Ini yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan," kata Trenggono dalam keterangan yang diterima pada Minggu (16/8/2020).
Namun adanya rencana pendidikan militer bagi mahasiswa menimbulkan polemik untuk beberapa kalangan.
Ada yang nggak setuju, datang dari Komisi X DPR sampe kritik pengamat.
Inilah berbagai tanggapan yang dirangkum dari Tribunnews.com dari berbagai sumber:
1. Belum Perlu
Komisi X DPR nggak setuju dengan usulan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menginginkan pendidikan militer bagi mahasiswa dalam satu semester.
Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf mengatakan, setiap universitas pada saat ini difokuskan menjalankan program Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberikan prodi magang kerja selama tiga bulan.
"Jadi saya nilai belum perlu pendidikan militer satu semester yang nantinya tinggal dibarak. Ini memberatkan mahasiswa nantinya," ujar Dede saat dihubungi, Jakarta, Selasa (18/8/2020).
Menurut Dede, program Bela Negara dapat diterapkan kepada mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), misalnya pada kegiatan Pramuka maupun Resimen Mahasiswa (Menwa).
"Di dalam Pramuka kan sudah diajarkan mencintai negara, membela negara. Jadi nantinya setiap mahasiswa pada semester pertama diwajibkan untuk ikut UKM itu," papar Dede.
Ia menyebut, nantinya UKM tersebut tetap di bawah rektor masing-masing kampus dan programnya dapat diisi oleh Kemenhan, tetapi kegiatannya nggak perlu dibarak.
"Yang mengajarkan senior-seniornya di kampus, nantinya akan timbul jiwa korsanya tanpa membuat stres mahasiswa. Seperti UKM biasanya saja dan kegiatan belajar di kampus juga tetap berlangsung," ujar politikus Demokrat itu.
2. Bagi yang Tertarik
Sementaranitu, pemerhati pendidikan Doni Koesoema mengatakan usulan pendidikan militer satu semester bagi mahasiswa harus diikuti dengan adanya assessment ideologi dari para mahasiswa yang turut serta.
Menurutnya hal itu penting demi mencegah pendidikan militer tersebut dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan ideologi yang nggak sejalan.
"Kalau bisa ada assessment ideologi, agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan mempergunakan momen ini," ujar Doni, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (18/8/2020).
Menurutnya pendidikan militer juga bisa menjadi pengganti mata kuliah pendidikan Pancasila yang ada di perguruan-perguruan tinggi.
Hanya saja, Doni mempertanyakan tujuan dari pendidikan militer tersebut bagi mahasiswa.
Jika tujuannya adalah mempersiapkan komando cadangan (Komcad), maka dia menilai pendidikan militer itu nggak seharusnya diwajibkan.
"Kalau tujuannya mempersiapkan Komcad seharusnya berbasis kesukarelaan dalam masyarakat, maka pendidikan militer ini sebaiknya tidak diwajibkan," kata dia.
Akan lebih baik kalo pendidikan militer hanya diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang tertarik aja.
Namun juga perlu diperhatikan mahasiswa itu harus memenuhi syarat.
"Jadi hanya berlaku bagi mahasiswa yang memang tertarik mengikutinya dan memenuhi berbagai syarat, seperti sehat secara fisik dan mental," tandasnya. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Wacana Wajib Militer, Ini Kata Menhan"