Find Us On Social Media :

Bak Merampas Uang dari Wanita Tua, Skandal Penyadapan Intelijen Australia Bikin Ramos Horta Kecewa, Pemimpin Timor Leste: Apa yang Mereka Peroleh?

Jose Ramos-Horta, Presiden Timor Leste ke-2.

Ramos-Horta menggambarkannya sebagai sebuah kasus yang 'politik' dan yang telah 'sangat mengejutkan' rakyat Timor.

Ramos-Horta, yang merupakan pemenang hadiah Nobel perdamaian ini mengatakan kedua orang tersebut harus diizinkan untuk menjalani sisa hidup mereka secara normal.

Juga bahwa Australia dan Timor-Leste harus meletakkan skandal penyadapan tersebut sebagai sebuah 'awan gelap' pada hubungan bilateral yang sebaliknya positif di luar kasus tersebut.

Baca Juga: 9 Saksi Hingga Rekaman CCTV Sudah Diperiksa, Kini Giliran Tes DNA Rambut Prada MI, si Biang Kerok Penyerangan Polsek Ciracas Dites Narkoba

“Kita harus melupakan semua ini [kita] dan tolong tunjukkan kebijaksanaan, tunjukkan kejujuran, kasih sayang, jika Anda mau, untuk membiarkan Saksi K menjalani hidupnya sebagai seorang patriot Australia yang terhormat,” Ramos-Horta mengatakan pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh Australia Lembaga.

“Berhenti mengganggu Bernard Collaery. Biarkan dia kembali ke praktik hukumnya dan memiliki kehidupan normal serta menghormati mereka," sambungnya.

Saksi K, yang seorang mantan perwira intelijen, dan pengacaranya Collaery, mantan Jaksa Agung ACT, menghadapi potensi hukuman penjara menyampaikan informasi tentang operasi penyadapan tahun 2004.Penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Rahasia Australia di kantor-kantor pemerintah Timor-Leste selama negosiasi bilateral mengenai sumber daya minyak dan gas di Laut Timor.

Baca Juga: Haramkan Warga Indonesia dan 2 Negara Tetangga Masuki Wilayahnya, Menteri Pertahanan Malaysia: Kami Perketat!

Penyadapan itu disebut memberi Australia keuntungan dalam negosiasi tentang sumber daya yang penting bagi masa depan Timor-Leste, salah satu negara termuda dan termiskin di dunia.

Pengungkapan tentang keberadaan operasi tersebut membuat Timor-Leste membawa Australia ke pengadilan internasional.