Gridhot.ID - Presiden Iran Hassan Rouhani menujukkan kemurkaannya kepada Amerika Serikat (AS).
Pasalnya, Iran merugi 150 miliar dollar AS (Rp 2.240 triliun) akibat sanksi soal penggunaan senjata nuklir.
Hassan Rouhani bahkan menyebut AS sebagai negara biadab di salah satu siaran televisi pemerintah.
Hal itu ia ungkap pada Sabtu (26/9/2020) dan mengatakan Iran mengarahkan kemarahan mereka ke Gedung Putih.
"Dengan sanksi ilegal dan tidak manusiawi, dan tindakan teroris, AS telah menimbulkan kerugian sebesar 150 miliar dollar AS (Rp 2.240 triliun) kepada rakyat Iran," kata Rouhani.
Suara Rouhani pun terdengar bergetar karena murka sebagaimana dilansir dari Reuters.
"Kami belum pernah melihat kebiadaban yang begitu luas ... Alamat untuk kutukan dan kebencian rakyat Iran adalah Gedung Putih," tambah Rouhani.
Ketegangan Washington dan Teheran meningkat sejak Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018.
Padahal kesepakatan tersebut diinisiasi oleh pendahulu Trump, Barrack Obama.
Setelah menarik diri dari perjanjian itu, Trump mulai menerapkan kembali sanksi kepada Iran yang telah dikurangi berdasarkan perjanjian tersebut.
Iran tidak terima atas perlakuan AS dan secara bertahap telah melanggar kesepakatan itu menurut Badan Energi Atom Internasional ( IAEA).
Pelanggaran yang dilakukan Iran termasuk melampaui batas pengayaan uranium yang diizinkan untuk keperluan nuklir.
Pada Senin (21/9/2020), Washington memberlakukan sanksi baru terhadap Kementerian Pertahanan Iran dan pihak lain yang terlibat dalam program senjata dan nuklir Iran.
Pada Kamis (24/9/2020), AS memasukkan beberapa pejabat dan entitas Iran ke daftar hitam atas dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM).
Di dalam daftar tersebut, ada nama hakim yang dikatakan terlibat dalam kasus pegulat Iran yang dijatuhi hukuman mati.
Rouhani tidak memberikan rincian tentang kerusakan dan kerugian ekonomi yang dia klaim telah terjadi karena sanksi tersebut.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: "Iran Murka, Sebut AS "Biadab" atas Sanksi yang Telah Dijatuhkan."
(*)