Laporan Wartawan GridHot, Desy Kurniasari
GridHot.ID - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada pertengahan September lalu telah menyatakan memperketat PSBB.
Dua minggu berlalu, Anies memperpanjang penerapan PSBB ketat selama dua pekan terhitung mulai 28 September 2020 hingga 11 Oktober mendatang.
Melansir Tribunnews.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung tidak efektifnya pembatasan aktivitas di tingkat provinsi.
Menurut Jokowi, pembatasan aktivitas di tingkat provinsi merugikan banyak orang.
Mantan Wali Kota Solo ini berpendapat, pembatasan aktivitas cukup dilakukan di lingkup kecil.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional lewat konferensi video, Senin (28/9/2020).
"Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif. Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang," kata Jokowi.
Jokowi meminta jajarannya menyampaikan pesan tersebut kepada gubernur, bupati dan walikota.
"Intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan ke provinsi, kabupaten, kota," kata Jokowi.
"Artinya pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RW, RT, atau di kantor, pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif," ucap dia.
Jokowi yakin cara ini bisa menekan penularan Covid-19 yang sampai Minggu kemarin sudah mencapai 275.213 kasus.
Di sisi lain, Jokowi juga menegaskan, pemerintah terus berupaya meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian.
Soal pembatasan di tingkat provinsi itu, Jokowi tidak menjelaskan secara spesifik, provinsi mana yang ia maksud.
Namun demikian, saat ini, satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan PSBB ketat adalah DKI Jakarta.
Bukan kali ini saja Jokowi menyatakan ketidaksetujuannya dengan adanya PSBB di tingkat provinsi.
Saat Anies mengumumkan PSBB ketat pada pertengahan September lalu, Jokowi juga menekankan pentingnya pembatasan di lingkup kecil.
Dilansir dari Kompas.com, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, pemberlakuan pembatasan sosial berskala kecil dalam menekan laju penularan Covid-19 atau mini lockdown lebih efektif untuk dilakukan.
Menurut dia, mini lockdown langsung melibatkan masyarakat dan komunitas sehingga lebih bisa dikendalikan dengan baik.
"Dari awal saya bilang, 'the community is the frontline' dalam mengatasi wabah. Pembatasan dalam komunitas itu bisa berbasis tempat tinggal, tempat kerja, kantor, pabrik, dan sebagainya," ujar Pandu ketika dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (29/9/2020).
Dia pun menyebut, ada sejumlah keuntungan dari mini lockdown tersebut. Pertama, karena sifatnya melibatkan masyarakat secara langsung maka cenderung bertahan lama.
Jika demikian, hal ini menguntungkan untuk menghadapi pandemi dengan durasi panjang seperti Covid-19.
Menurut Pandu, mini lockdown yang juga disinggung Presiden Joko Widodo ini perlu segera dilakukan.
"Kemudian sebaiknya dipersiapkan terlebih dulu. Bisa dipersiapkan selama PSBB ini," kata Pandu.
"Sehingga setelah PSBB dilonggarkan, mini lockdown sudah berjalan dengan baik," ucap dia.
Pandu juga menyarankan agar mini lockdown tetap dijaga hingga pandemi berakhir.
Dengan begitu, pencegahan penularan Covid-19 bisa ditekan semaksimal mungkin dan kondisi kesehatan masyakat tetap terjaga. (*)