"Ini akan menjadi problem tersendiri, karena mazhab UU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak berasal dari pemikiran negara demokrasi seperti Prancis, yang menghargai demokrasi dan tidak merusak lingkungan."
"Serta tidak merampas hak individu dan berserikat. Undang-undang ini, mazhabnya dari kapitalisme Cina," paparnya.
Fahri Hamzah mengaku sejak awal sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membuat UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menggabungkan 79 UU menjadi 1.200 pasal.
Karena, akan memicu gelombang demontrasi rakyat besar-besaran dan ujung-ujungnya akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
"Duduklah satu meja dengan konstituen dan stakeholder, apa yang mau dipercepat, misalkan perizinan, kepastian dalam berusaha, dan akuisisi lahan, pakai saja undang-undang yang ada."
"Disinkronisasi saja, lalu buatlah peraturan pemerintahnya, PP-nya," ucapnya.
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Fahri Hamzah Sebut Mazhab UU Cipta Kerja dari Kapitalisme Cina, Mengaku Sudah Ingatkan Jokowi.
(*)