Meskipun berbagi posisi yang sama dalam menentang klaim teritorial China di Laut China Selatan, para pejabat Indonesia telah menyatakan keprihatinan tentang kebijakan dan retorika anti-China oleh Washington yang keras di samping meningkatnya ketegangan negara adidaya.
“Saya menegaskan kembali perlunya kerja sama inklusif di tengah masa yang penuh tantangan ini,” kata Retno.
"Saya menggarisbawahi perlunya setiap negara menjadi bagian dari solusi dalam kontribusi kolektif menuju perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran dunia."
Tahun ini, Indonesia menolak permintaan AS untuk hak pendaratan dan pengisian bahan bakar di Indonesia untuk pesawat patroli maritim P-8 Poseidon yang memantau aktivitas militer China.
Retno mengingatkan Pompeo tentang kebijakan luar negeri "bebas dan independen" di negara terbesar di Asia Tenggara itu dan menyerukan kerja sama ekonomi yang lebih besar.
Hubungan ekonomi Indonesia dengan China telah meningkat. Pada saat yang sama AS mempertimbangkan untuk menurunkan perlakuan perdagangan preferensial Indonesia di bawah fasilitas Generalized System of Preferences (GSP).
Peninjauan itu sedang berlangsung dan Retno memberi tahu Pompeo bahwa fasilitas GSP penting bagi kedua negara.
“Saya mendorong bisnis AS untuk lebih banyak berinvestasi di Indonesia, termasuk untuk proyek di pulau-pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Natuna,” tambah Retno.
Bulan depan, pejabat senior pemerintah mengatakan Indonesia diperkirakan akan menandatangani pakta perdagangan terbesar dunia yakni Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara dan China, tetapi tidak dengan AS.
Pompeo mengatakan, dia mengakui AS defisit dalam hubungan ekonomi dengan Indonesia, tetapi tidak membuat komitmen untuk mempertahankan akses Indonesia ke fasilitas GSP, yang memberikan lebih dari 3.500 produk Indonesia status bebas bea.