Menekankan bahwa penjualan yang diusulkan itu konsisten dengan hukum dan kebijakan AS, badan tersebut mengatakan kesepakatan itu akan membantu meningkatkan keamanan pulau itu dan membantunya dalam "menjaga stabilitas politik, keseimbangan militer, ekonomi dan kemajuan di kawasan".
"Penjualan yang diusulkan ini dirancang untuk menyediakan komunikasi yang mobile dan aman. Ini akan berkontribusi pada tujuan penerima untuk memodernisasi kemampuan komunikasi militernya untuk mendukung misi dan kebutuhan operasional mereka."
Badan tersebut menambahkan kesepakatan itu "tidak akan mengubah keseimbangan dasar militer di wilayah tersebut".
Penjualan yang diusulkan diharapkan menjadi efektif dalam 30 hari setelah melalui prosedur pemberitahuan Kongres. Ini adalah yang pertama sejak pemilihan presiden AS pada November, dan penjualan senjata AS kepada Taiwan ke-11 di bawah pemerintahan Trump secara total.
Kantor kepresidenan Taiwan menyambut baik pengumuman itu.
Mereka mengatakan itu mencerminkan komitmen tegas Washington untuk pertahanan diri pulau itu dan sejalan dengan Undang-Undang Hubungan Taiwan AS dan "Enam Jaminan" yang mendukung kemitraan keamanan mereka.
Mengutip globaltimes.com pada Senin (8/12/2020), menanggapi hal tersebut, China mendesak AS untuk segera membatalkan rencana terkait untuk menjual senjata ke Taiwan, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada hubungan China-AS dan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying pada konferensi pers reguler pada hari Selasa.
Disebut China akan membuat tanggapan yang tepat dan perlu sesuai dengan bagaimana situasi berkembang, kata Hua.