Para diplomat Jepang dilaporkan mengajukan protes terhadap meningkatnya kehadiran kapal penjaga pantai Tiongkok di dekat Kepulauan Senkaku, yang dikenal sebagai Diaoyus di Tiongkok.
Catatan diplomatik Jepang mengikuti pengajuan serupa yang mendesak Beijing untuk mematuhi keputusan penting tahun 2016 dari AS, Australia, Inggris, Prancis, dan Jerman, serta penuntut saingan Indonesia, Vietnam, dan Filipina, negara yang membawa kasus tersebut ke Den Haag.
“Penambahan Jepang ke koalisi hukum internasional menambah bobot pada putusan pengadilan 2016,” kata Yoichiro Sato, seorang profesor keamanan Indo-Pasifik dengan Ritsumeikan Asia-Pacific University di Jepang.
Tetapi tidak seperti AS dan sekutunya -yang menolak apa yang disebut Beijing sebagai hak bersejarahnya atas Laut China Selatan-, catatan diplomatik Jepang menyebutkan hambatan kebebasan navigasi dan penerbangan China hanya di sekitar fitur yang terendam dan ketinggian air surut yang tidak dianggap memiliki perairan teritorial.
Para pengamat mengatakan itu bisa menjadi upaya untuk menghindari mendorong China terlalu jauh.
Jepang juga berhenti menjelaskan secara rinci tentang fitur-fitur ini, membuat referensi khusus hanya untuk Mischief Reef, kata Sato.
Bagian dari Kepulauan Spratly yang disengketakan, Tiongkok telah menduduki Mischief Reef dan memiliki pangkalan militer di sana setelah mengubahnya menjadi pulau buatan. Terumbu karang juga diklaim oleh Filipina dan Vietnam.
Sato mengatakan perselisihan dengan Beijing di Laut Cina Timur dapat memperumit posisi Tokyo di Laut Cina Selatan.