Dian menyebut, hingga kini setidaknya sudah 92 rekening FPI dan afiliasinya yang diblokir PPATK.
"Memang analisis dan pemeriksaan PPATK terhadap 92 rekening ini harus komprehensif, termasuk transaksi dalam dan luar negeri," kata Dian.
"Bukan hanya untuk FPI ya, setiap kasus apapun yang kami tangani," lanjut dia.
Dian menuturkan, pembekuan sementara dilakukan sesuai kewenangan PPATK berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Selain itu, juga berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
Polri seharusnya bisa mengungkap motif di balik aliran dana asing tersebut.
Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi mengatakan bahwa pendanaan dalam gerakan radikal, ekstrem dan terorisme di Indonesia selalu menjadi persoalan.
Ketika penulusuran secara digital semakin ketat, kelompok terorisme menggunakan jalur nondigital untuk transaksi.