Adapun definisi kemerdekaan yang dimaksud adalah berdirinya negara Palestina dengan ibu kota Jerussalem.
Selain itu, lanjut Awad, Indonesia juga tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum dikembalikannya seluruh wilayah Arab yang diduduki Israel, termasuk Dataran Tinggi Golan dan dipulangkannya atau dibebaskannya semua tawanan Palestina oleh Israel.
"Kami dari negara-negara Arab sangat gembira dan berterima kasih atas penegasan Pemerintah RI ini, yang merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah sebelumnya," kata Awad.
Sedangkan, Deputi Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Nawaf Musalahah, menyatakan bahwa Israel optimis hubungan dengan Indonesia meningkat di era pemerintahan Gus Dur.
"Saya optimis upaya Israel menjalin hubungan dengan Indonesia kali ini tidak mengalami hambatan, mengingat Presiden Abdurrahman Wahid tidak asing lagi bagi Israel. Ia kini tercatat sebagai anggota Institut Perdamaian Shimon Peres," kata Musalahah, dilansir Harian Kompas yang terbit 1 November 1999 dari harian Al Hayat.
Polemik terus berkembang kemudian.
Mengenai rencana kerjasama dagang tersebut, Yenny Wahid juga mengungkapkan alasan kenapa ayahnya mau menjalin kerjasama dengan Israel.
Melansir Tribun Lampung (10/3/2013), Yenny menyatakan, Israel adalah salah satu negara yang menguasai ekonomi dunia.
Namun, penguasaan ekonomi Israel, papar Yenny, dilakukan secara terselubung.
Menurutnya, banyak perusahaan-perusahaan besar yang dikuasai oleh Israel tapi memakai bendera negara lain.
"Karena mereka (Israel) terselubung, maka tidak kena penarikan pajak," ucap Yenny.
Gus Dur, kata dia, sangat paham tentang itu.
Untuk menarik pajak dari para pengusaha Yahudi, papar Yenny, Gus Dur berniat menjalin kerjasama dagang.