Namun pihaknya menilai kebijakan ini terkesan mendadak. Sebab banyak RS yang masih memiliki stok PCR dengan harga kit PCR tinggi.
Berdasarkan harga kit dari distributor saat ini, biaya PCR idealnya di angka Rp 750.000. "Nah, ketika harga tertinggi ditetapkan lebih rendah, maka RS yang harus menanggung bebannya," katanya.
Selain harga kit dari distributor yang masih tinggi, RS juga masih menanggung beban biaya lainnya. Di antaranya biaya perawatan alat, pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas, hingga gaji tenaga kesehatan, termasuk swaber atau petugas pelaksana swab PCR.
"Sedangkan untuk biaya Rp 495.000 ini sudah untuk semua. Jadi yang ketiban sampur adalah RS," ini.
Apabila harga dari distributor masih tinggi, Dodo khawatir RS akan memilih meniadakan pelayanan swab PCR. Sehingga pelayanan PCR bisa menjadi langka.
Ia mencontohkan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat terapi Covid-19 pada Juli lalu lebih rendah dibanding harga dari distributor. Kebijakan tersebut sempat membuat obat langka, bahkan di tingkat distributor.
Untuk mengantisipasi hal ini, pihaknya berharap Kementerian Kesehatan melakukan intervensi. Di antaranya ikut menekan harga dari distributor.
"Harga di tingkat distributor harus dijaga oleh Kemenkes. Kalau dari distributornya, bisa di angka Rp 250.000 sampai Rp 300.000, maka sisa biaya yang telah ditetapkan pemerintah pusat bisa kami gunakan juga untuk biaya penunjang lainnya," katanya.