GridHot.ID - Tak cuma merugikan negara Indonesia, mundurnya ratusan CPNS yang lolos seksi tahun 2021 rupanya menimbulkan masalah baru.
CPNS yang mengundurkan diri dari pelantikan di tahun 2021 bahkan berjumlah hingga ratusan.
Bukan hanya CPNS, fakta mencengangkan juga terjadi di seleksi PPPK guru dan Non guru.
Dilansir dalam Tribunnewsmaker, dalam data yang dibagikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Nomor Induk (NI) Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021, tercatat ada 112.514 orang dinyatakan lulus seleksi CPNS 2021.
Dari jumlah tersebut, ada 105 orang yang mengundurkan diri.
Kabar mundurnya PPPK Guru dan Non Guru ini menyita perhatian publik.
Banyak yang mempertanyakan alasannya.
Meskipun belum disampaikan secara gamblang alasan PPPK mengundurkan diri, namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo, mengatakan, CPNS mundur karena gaji kecil dan tak sesuai ekspektasi.
"Harusnya CPNS sudah tahu berapa gaji dan penerimaan per bulannya. Kalau mau lebih ya bisnis saja," ujar Tjahjo pada Senin (30/5/2022), dikutip dari Kompas.com.
Dijelaskan bahwa 442 orang PPPK yang mengundurkan diri terdiri dari seleksi PPPK Guru tahap I, PPPK Guru tahap II dan PPPK Non Guru.
Baca Juga: Akan Mendapat Kenaikan Gaji Berkala, Inilah Daftar Gaji dan Tunjangan PPPK Sesuai Golongan
Mundurnya 442 PPPK dan 105 CPNS ini telah merugikan negara.
KemenPAN-RB pun menjatuhkan sanksi kepada mereka yang mengundurkan diri berupa blacklist selama kali masa perekrutan CPNS dan PPPK.
"Namun karena ada yang mengundurkan diri, formasinya jadi kosong. Biaya yang dikeluarkan besar, tapi tidak mendapatkan SDM-nya," jelas Tjahjo.
Berbeda dengan KemenPAN-RB, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mardani Ali Sera, malah menyoroti tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk perbaikan dalam sistem remunerasi.
"Pemerintah harus melakukan evaluasi mengenai kesejahteraan CPNS yang gaji pokoknya masih terbilang cukup kecil," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip dari laman resmi DPR, Minggu (29/5/2022).
"Harus ada peningkatan gaji mengikuti perkembangan kehidupan sehingga abdi negara cukup sejahtera tanpa harus bergantung dari berbagai tunjangan maupun uang perjalanan dinas," lanjutnya.
Dilansir dari TribunnewsSultra, Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, kebutuhan masyarakat saat ini telah berubah.
Ia menilai pemerintah harus mempertimbangkan psikologis CPNS yang berasal dari kalangan milenial maupun gen Z supaya sistem kerja di lingkungan pemerintah juga bisa sedikit menyesuaikan dengan zaman.
"Boleh jadi ini puncak gunung es dari masalah pengelolaan ASN yang menggunakan paradigma lama sementara pola dan sifat pekerjaan berubah. Termasuk ekspektasi para pencari kerja juga berubah. Salah satunya unsur gaji," tambahnya.
Pasca viral kabar ratusan CPNS mengundurkan diri, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan masyarakat khususnya peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang pernah mengikuti seleksi untuk mewaspadai panggilan palsu tentang CPNS Pengganti.
Dikutip Gridhot.ID dari Kompas.tv, hal tersebut digunakan oleh pihak tak bertanggung jawab sebagai modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat BKN.
Sebelumnya BKN telah merilis jumlah CPNS yang mengundurkan diri karena berbagai alasan.
Untuk diketahui posisi CPNS yang mengundurkan diri tersebut akan digantikan oleh peringkat tertinggi di bawahnya oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah.
"#SobatBKN, tak lelah mimin ingatkan, hati-hati dengan modus penipuan mengatasnamakan pejabat BKN. Kenali dan waspada," tulis BKN melalui unggahan di Instagram dikutip Selasa (14/6/2022).
Berikut beberapa ciri-ciri pemanggilan pengganti CPNS yang resmi oleh BKN.
1. Pertama, pemanggilan CPNS pengganti sama dengan CPNS pada umumnya, diumumkan secara resmi di portal instansi yang dilamar.
2. Kedua, ketika proses penetapan nomor induk pegawai (NIP), CPNS pengganti juga melalui tahapan yang sama dengan CPNS lainnya.
3. Ketiga, informasi orientasi CPNS diumumkan di portal instansi yang dilamar.
4. Keempat, penyerahan Surat Keputusan (SK) CPNS dilakukan secara terbuka dan bersifat seremonial.
5. Kelima, penjadwalan pelatihan dasar CPNS dilaksanakan oleh Biro SDM atau kepegawaian di instansi masing-masing.
6. Keenam, pelatihan dasar CPNS oleh instansi ini diatur dalam Peraturan LAN RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS.
7. Terakhir, pembiayaan program pelatihan dasar CPNS dibebankan pada anggaran instansi pemerintah terkait.
BKN mengatakan agar para CPNS untuk memastikan informasi yang didapat dikeluarkan secara resmi melalui portal pemerintah.
(*)