Ini bukan pembangunan tapi kehancuran. Penghancuran gunung kami, hutan kami, budaya suku kami.
Operasi militer terus berlanjut di Intan Jaya karena Indonesia sedang membangun tambang emas di sana, Blok Wabu.
Mereka membangun jalan raya trans Papua melalui hutan hutan kita karena mereka ingin mengambil sumber daya alam kita.
Alih-alih perusakan lingkungan ini, dunia harus mendukung Visi Negara Hijau kita, yang menawarkan masa depan bagi seluruh umat manusia.
Benny Wenda menyerukan kunjungan PBB ke Papua Barat untuk selidiki pelanggaran HAM yang mengerikan.
"Indonesia harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat," kata Benny Wenda.
"Pemerintah China baru-baru ini mengizinkan Komisaris Tinggi ke Xinjiang untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uyghur. Mengapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama?" tambah Benny Wenda.
Sebagai Presiden Sementara Pemerintahan ULMWP, Benny Wenda mengajukan empat tuntutan.
Pertama, Indonesia harus mengizinkan PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat.
Kedua, militer Indonesia harus segera mundur dari Papua Barat.
Ketiga, Indonesia harus mengizinkan media internasional masuk ke Papua Barat.
Mereka harus menunjukkan kepada dunia genosida yang telah mereka sembunyikan selama 60 tahun.
Keempat, kami menuntut agar Inggris dan UE menghentikan semua investasi di Papua Barat sampai Indonesia mengizinkan PBB untuk Hak Asasi Manusia masuk ke wilayah tersebut.
"Akhirnya, Presiden Indonesia Jokowi harus duduk bersama saya untuk membahas referendum kemerdekaan yang dimediasi secara internasional. Saya telah menyerukan ini sejak 2019. Saya mengulangi panggilan saya lagi sekarang. Referendum kemerdekaan adalah satu-satunya solusi damai yang mungkin untuk masalah ini," kata Benny Wenda.
"Referendum bukan hanya tuntutan saya. Tuntutan ini juga datang dari Dewan Gereja-Gereja Papua Barat, yang mewakili keempat cabang agama Kristen di Papua Barat," tandas Benny Wenda.(*)