GridHot.ID - Sosok di balik KKB Papua, Benny Wenda menjadi sorotan karena aksinya di luar Indonesia.
Tak cuma melarikan diri ke Inggris, Benny Wenda rupanya menggalang dukungan untuk KKB Papua di luar negeri.
Benny Wenda yang kini menetap di Inggris bahkan bisa menggaet anggota parlemen negeri Ratu Elizabeth II untuk mendukung KKB Papua.
Dikutip Gridhot.ID dari Tribun Palu, pergerakan KKB Papua rupanya mendapat dukungan dari sebuah grup yang berisikan elite politik internasional.
Grup itu sendiri diinisiasi oleh pimpinan tertinggi KKB Papua bernama Benny Wenda.
Tujuan didirikannya grup tersebut untuk mendukung aksi-aksi KKB Papua yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia.
Grup pendukung KKB Papua itu bernama International Parliamentarians for West Papua atau IPWP.
Dalam Bahasa Indonesia, IPWP adalah grup Parlemen Internasional untuk Papua Barat.
Grup ini beranggotakan politikus lintas partai politik dari seluruh dunia yang mendukung penentuan nasib sendiri bagi penduduk Papua Barat.
IPWP diluncurkan di Houses of Parliament, London, pada tanggal 15 Oktober 2008.
Para pembicara utama di acara peluncurannya adalah Melinda Janki (International Human Rights Lawyer), Hon. Andrew Smith MP (Britania Raya), Lord Harries (Britania Raya), Hon. Lembit Öpik MP (Britania Raya), Lord Avebury (Britania Raya), Benny Wenda (Papua Barat), Hon. Powes Parkop MP (Papua Nugini), Hon. Carcasses Moana Kalosil MP (Vanuatu) dan Carmel Budiarjo (TAPOL).
Ada pula peluncuran IPWP di Port Moresby, Papua Nugini, yang dibawakan oleh Powes Parkop pada September 2009, kemudian di Parlemen Eropa, Brussels, yang dibawakan Caroline Lucas MEP pada Januari 2010.
IPWP didirikan oleh aktivis kemerdekaan Papua Barat di pengasingan Benny Wenda.
Awalnya, IPWP dipimpin oleh Anggota Parlemen dari Partai Buruh Britania Raya Andrew Smith dan Lord Harries.
Smith juga merupakan Ketua All Party Parliamentary Group for West Papua.
Tujuan utama IPWP adalah menggalang dukungan dan kesadaran parlemen internasional untuk gerakan kemerdekaan Papua Barat.
IPWP mencontoh grup serupa yang pernah membantu gerakan kemerdekaan Timor Timur.
Pada tahun 2009, IPWP terdiri dari 50 anggota parlemen dari sejumlah negara seperti Papua Nugini, Australia, Swedia, Selandia Baru, Vanuatu, Republik Ceko, dan Britania Raya.
Pada bulan Februari 2012, pemerintah Australia secara resmi memutus hubungan dengan pertemuan IPWP di Canberra dan menyatakan "dukungan penuh terhadap integritas wilayah dan kesatuan nasional Indonesia".
Pemimpin KKB Papua Benny Wenda lagi-lagi menyampaikan aduan kepada dunia internasional.
Melansir Pos-kupang.com, pentolan KKB Papua Benny Wenda menuding Indonesia mengubah senjata yang dibeli dari Serbia untuk membantai warga Papua Barat.
Presiden Sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat atau Interim President United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) juga mengatakan bahwa Indonesia secara diam-diam membom Papua Barat dengan amunisi yang dibeli dari Eropa.
Benny Wenda menyampaikan hal itu di Parlemen Inggris pada Rabu 14 Juni 2022. Benny Wenda hadir bersama International Parliamentarians for West Papua (IPWP), dilansir dari ulmwp.org.
Sementara itu, dilansir dari tribunpalu.com, para petinggi IPWP yang hadir, di antaranya Ketua IPWP Alex Sobel, Pernando Barrena (MEP dari Negara Basque), Jen Robinson (Pengacara HAM dan pendiri International Lawyers for West Papua) dan Carles Puigdemont (MEP dan mantan Presiden Pemerintah Catalonia).
"Selama bertahun-tahun kami telah berteriak dan berteriak bahwa Indonesia telah membom kami. Kami telah menunjukkan kepada dunia bom yang mereka jatuhkan pada kami, tetapi kami telah diabaikan," kata Benny Wenda dengan lantang.
"Sekarang kami memiliki bukti bahwa Indonesia diam-diam membom Papua Barat dengan amunisi yang mereka beli di Eropa," tambahnya.
Mengutip laporan dari Conflict Armament Research, Benny Wenda mengatakan bahwa Indonesia mengubah senjata yang dibeli dari Serbia yang dimaksudkan untuk penggunaan sipil.
Menurut Benny Wenda, Indonesia memberi tahu dunia bahwa mereka melindungi hak asasi manusia di Papua Barat, tetapi ini bohong.
Karena pendudukan militer Indonesia, orang Papua Barat telah menjadi pengungsi di negara mereka sendiri. Ini terjadi di Papua Barat, di Nduga, di Intan Jaya, di Maybrat dan di Oksibil.
Rumah mereka telah ditempati, gereja mereka dibakar, anak-anak mereka tidak bisa sekolah karena militer menempati gedung sekolah mereka.
"Semua orang ketakutan: beberapa orang telah melarikan diri ke semak-semak, yang lain telah melintasi perbatasan ke Papua Nugini. 100.000 warga sipil Papua Barat telah mengungsi akibat operasi militer Indonesia dalam tiga tahun terakhir saja," ujar Benny Wenda.
Indonesia memberi tahu dunia bahwa mereka sedang mengembangkan Papua Barat, tetapi ini bohong.
Ini bukan pembangunan tapi kehancuran. Penghancuran gunung kami, hutan kami, budaya suku kami.
Operasi militer terus berlanjut di Intan Jaya karena Indonesia sedang membangun tambang emas di sana, Blok Wabu.
Mereka membangun jalan raya trans Papua melalui hutan hutan kita karena mereka ingin mengambil sumber daya alam kita.
Alih-alih perusakan lingkungan ini, dunia harus mendukung Visi Negara Hijau kita, yang menawarkan masa depan bagi seluruh umat manusia.
Benny Wenda menyerukan kunjungan PBB ke Papua Barat untuk selidiki pelanggaran HAM yang mengerikan.
"Indonesia harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat," kata Benny Wenda.
"Pemerintah China baru-baru ini mengizinkan Komisaris Tinggi ke Xinjiang untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uyghur. Mengapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama?" tambah Benny Wenda.
Sebagai Presiden Sementara Pemerintahan ULMWP, Benny Wenda mengajukan empat tuntutan.
Pertama, Indonesia harus mengizinkan PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat.
Kedua, militer Indonesia harus segera mundur dari Papua Barat.
Ketiga, Indonesia harus mengizinkan media internasional masuk ke Papua Barat.
Mereka harus menunjukkan kepada dunia genosida yang telah mereka sembunyikan selama 60 tahun.
Keempat, kami menuntut agar Inggris dan UE menghentikan semua investasi di Papua Barat sampai Indonesia mengizinkan PBB untuk Hak Asasi Manusia masuk ke wilayah tersebut.
"Akhirnya, Presiden Indonesia Jokowi harus duduk bersama saya untuk membahas referendum kemerdekaan yang dimediasi secara internasional. Saya telah menyerukan ini sejak 2019. Saya mengulangi panggilan saya lagi sekarang. Referendum kemerdekaan adalah satu-satunya solusi damai yang mungkin untuk masalah ini," kata Benny Wenda.
"Referendum bukan hanya tuntutan saya. Tuntutan ini juga datang dari Dewan Gereja-Gereja Papua Barat, yang mewakili keempat cabang agama Kristen di Papua Barat," tandas Benny Wenda.(*)