Find Us On Social Media :

Bikin Murka Panglima KKB Papua, Benny Wenda Kini Pamer Mejeng Bareng IPWP Grup Elit Bekingan OPM di Luar Negeri, Intip Nama Sosok-sosok Internasional yang Terlibat

Benny Wenda

Ada juga rencana pembentukan lembaga lain bernama International Lawyers for West Papua (ILWP) untuk bekerja sama dengan IPWP, lalu mengembangkan dan mengoordinasikan dukungan hukum untuk penentuan nasib sendiri Papua Barat.

Peluncurannya dilakukan bulan April 2009 di Guyana, Amerika Selatan.

Benny Wenda Pentolan KKB Papua Menuding Indonesia Diam-diam Telah Membom Papua Barat

Salah satu pentolan KKB Papua, Benny Wenda, dikabarkan bertemu dengan Parlemen Inggris.

Tujuan pertemuan tersebut tak lain untuk membicarakan terkait kasus HAM di Papua.

Baca Juga: Akhirnya Terjawab, Begini Nasib PPPK 2022 Jika Masa Kontrak Habis, Bisa Diperpanjang atau Tidak?

Bahkan, Ketua ULMWP itu menuding Indonesia telah diam-diam membom Papua Barat.

Benny Wenda bersama Parliamentarians for West Papua (IPWP) mengadakan pertemuan di Parlemen Inggris pada tanggal 14 Juni 2022.

Menurut informasi yang disampaikan Benny Wenda melalui website ULMWP, IPWP menegaskan kembali seruan terpadu mereka untuk kunjungan ke West Papua oleh PBB Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet.

Seperti dilansir dari Tribun Pekanbaru dalam artikel 'Benny Wenda Bertemu Parlemen Inggris, Serukan Kunjungan PBB ke Papua Barat'.

Pertemuan dipandu oleh Ketua IPWP Alex Sobel MP dan melihat pidato yang mendukung kunjungan PBB oleh Sobel, Pernando Barrena (MEP dari Negara Basque), Jen Robinson (Pengacara HAM dan salah satu pendiri International Lawyers for West Papua), Carles Puigdemont (MEP dan mantan Presiden Pemerintah Catalonia) dan Presiden Sementara ULMWP Benny Wenda.

Selain menyerukan kunjungan PBB, Sobel juga memberikan update tentang kemajuan IPWP, menyusul sejumlah pertemuan yang sukses dalam beberapa bulan terakhir.

Mr Barrena berbicara tentang kemajuan IPWP telah dibuat di Parlemen Spanyol.

Robinson membahas ilegalitas pendudukan Indonesia di bawah hukum internasional dan menguraikan dasar hukum untuk referendum kemerdekaan.

Presiden Puigdemont, menelepon dari jarak jauh dari Brussel, berbicara tentang kriminalisasi protes di Papua Barat dan kebutuhan untuk membebaskan Victor Yeimo. 

Presiden Sementara Wenda membahas keadaan hak asasi manusia yang mengerikan di Papua Barat, dan pengungkapan baru-baru ini bahwa Indonesia diam-diam membom Papua Barat dengan amunisi Eropa.

Para pembicara juga mendesak UE untuk menghentikan kesepakatan perdagangannya dengan Indonesia sampai mereka menyambut baik penyelidikan PBB.

(*)