Gridhot.ID - Pentolan Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Benny Wenda memang seringkali menjadi sorotan.
Pasalnya, dirinya jadi salah satu sosok yang bergerak secara internasional untuk berusaha memisahkan Papua dari Indonesia.
Meski tujuannya sejalan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, Benny Wenda nyatanya sempat bermasalah dengan panglimanya.
Dikutip Gridhot dari Tribun-Papua.com, Egianus Kogoya menyebut pentolan OPM yang hidup di luar negeri hanya mengambil keuntungan atas perang yang dilakukan KKB.
"Saudara Benny Wenda, tahukah kalian bagaimana perjuangan di Tanah Papua? Saudara Sebby Sambom, apakah kalian rasakan bagaimana susahnya para pejuang kemerdekaan di Papua?" ujar Egianus Kogoya dalam video yang menyebar di dunia maya.
"Kalian enak tinggal di luar sana, tapi kami di sini, siang malam berperang untuk Papua merdeka," lanjutnya.
Egianus Kogoya yang murka lantas melontarkan pertanyaan pedas yang ditujukan kepada para pentolan OPM.
"Pernahkah kalian merencanakan bagaimana merekrut anak-anak untuk jadi anggota supaya berperang?" tanya Kogoya.
"Pernahkah kalian pikirkan bagaimana anak-anak Papua bisa sekolah, supaya nantinya mereka bisa membangun Papua?" lanjutnya.
Cuek dengan ancaman tersebut, Benny Wenda nampak fokus dengan aksinya di luar negeri.
Dikutip Gridhot dari Surya, diketahui, pergerakan KKB Papua rupanya mendapat dukungan dari sebuah grup yang berisikan elite politik internasional.
Grup itu sendiri diinisiasi oleh pimpinan tertinggi KKB Papua bernama Benny Wenda.
Tujuan didirikannya grup tersebut untuk mendukung aksi-aksi KKB Papua yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia.
Grup pendukung KKB Papua itu bernama International Parliamentarians for West Papua atau IPWP.
Benny Wenda memiliki bekingan seorang anggota Parlemen Inggris Alex Sobel yang mejadi Ketua Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau Chair of International Parliamentarians for West Papua (IPWP).
Politikus Partai Buruh itu memfasilitasi pertemuan Pentolan KKB Papua Benny Wenda bertemu dengan anggota Parlemen Inggris pada Rabu (14/6/2022).
Kapasitas Benny Wenda sebagai Interim President United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Presiden Sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat.
Turut serta dalam pertemuan tersebut, Pernando Barrena (MEP dari Negara Basque), Jen Robinson (Pengacara HAM dan pendiri International Lawyers for West Papua) dan Carles Puigdemont (MEP dan mantan Presiden Pemerintah Catalonia).
Secara khusus Benny Wenda menyampaikan terima kasih kepada Alex Sobel.
"Atas nama Pemerintahan Sementara dan masyarakat Papua Barat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua IPWP Alex Sobel yang telah menjadi tuan rumah acara ini tentang hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri di Papua Barat," ucap Benny Wenda, dilansir dari ulmwp.org, Senin (27/6/2022).
"Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah perjuangan kami bahwa suara rakyat Papua Barat terdengar di Parlemen bekas kekuasaan kolonial kami," katanya.
Lantas, seperti apa profil IPWP?
Melansir dari Wikipedia, Parlemen Internasional untuk Papua Barat atau International Parliamentarians for West Papua (IPWP) adalah grup politikus lintas partai politik dari seluruh dunia yang mendukung penentuan nasib sendiri bagi penduduk Papua Barat.
IPWP diluncurkan di Houses of Parliament, London, pada tanggal 15 Oktober 2008. Para pembicara utama di acara peluncurannya adalah Melinda Janki (International Human Rights Lawyer), Hon. Andrew Smith MP (Britania Raya), Lord Harries (Britania Raya), Hon. Lembit Öpik MP (Britania Raya), Lord Avebury (Britania Raya), Benny Wenda (Papua Barat), Hon. Powes Parkop MP (Papua Nugini), Hon. Carcasses Moana Kalosil MP (Vanuatu) dan Carmel Budiarjo (TAPOL).
Ada pula peluncuran IPWP di Port Moresby, Papua Nugini, yang dibawakan oleh Powes Parkop pada September 2009, kemudian di Parlemen Eropa, Brussels, yang dibawakan Caroline Lucas MEP pada Januari 2010.
IPWP didirikan oleh aktivis kemerdekaan Papua Barat di pengasingan Benny Wenda[2] dan dipimpin oleh Anggota Parlemen dari Partai Buruh Britania Raya Andrew Smith dan Lord Harries.
Smith juga merupakan Ketua All Party Parliamentary Group for West Papua.
Tujuan utama IPWP adalah menggalang dukungan dan kesadaran parlemen internasional untuk gerakan kemerdekaan Papua Barat.
IPWP mencontoh grup serupa yang pernah membantu gerakan kemerdekaan Timor Timur.
Pada tahun 2009, IPWP terdiri dari 50 anggota parlemen dari sejumlah negara seperti Papua Nugini, Australia, Swedia, Selandia Baru, Vanuatu, Republik Ceko, dan Britania Raya.
Pada bulan Februari 2012, pemerintah Australia secara resmi memutus hubungan dengan pertemuan IPWP di Canberra dan menyatakan "dukungan penuh terhadap integritas wilayah dan kesatuan nasional Indonesia".
Ada juga rencana pembentukan lembaga lain bernama International Lawyers for West Papua (ILWP) untuk bekerja sama dengan IPWP, lalu mengembangkan dan mengoordinasikan dukungan hukum untuk penentuan nasib sendiri Papua Barat.
Peluncurannya dilakukan bulan April 2009 di Guyana, Amerika Selatan.
Benny Wenda Pentolan KKB Papua Menuding Indonesia Diam-diam Telah Membom Papua Barat
Salah satu pentolan KKB Papua, Benny Wenda, dikabarkan bertemu dengan Parlemen Inggris.
Tujuan pertemuan tersebut tak lain untuk membicarakan terkait kasus HAM di Papua.
Baca Juga: Akhirnya Terjawab, Begini Nasib PPPK 2022 Jika Masa Kontrak Habis, Bisa Diperpanjang atau Tidak?
Bahkan, Ketua ULMWP itu menuding Indonesia telah diam-diam membom Papua Barat.
Benny Wenda bersama Parliamentarians for West Papua (IPWP) mengadakan pertemuan di Parlemen Inggris pada tanggal 14 Juni 2022.
Menurut informasi yang disampaikan Benny Wenda melalui website ULMWP, IPWP menegaskan kembali seruan terpadu mereka untuk kunjungan ke West Papua oleh PBB Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet.
Seperti dilansir dari Tribun Pekanbaru dalam artikel 'Benny Wenda Bertemu Parlemen Inggris, Serukan Kunjungan PBB ke Papua Barat'.
Pertemuan dipandu oleh Ketua IPWP Alex Sobel MP dan melihat pidato yang mendukung kunjungan PBB oleh Sobel, Pernando Barrena (MEP dari Negara Basque), Jen Robinson (Pengacara HAM dan salah satu pendiri International Lawyers for West Papua), Carles Puigdemont (MEP dan mantan Presiden Pemerintah Catalonia) dan Presiden Sementara ULMWP Benny Wenda.
Selain menyerukan kunjungan PBB, Sobel juga memberikan update tentang kemajuan IPWP, menyusul sejumlah pertemuan yang sukses dalam beberapa bulan terakhir.
Mr Barrena berbicara tentang kemajuan IPWP telah dibuat di Parlemen Spanyol.
Robinson membahas ilegalitas pendudukan Indonesia di bawah hukum internasional dan menguraikan dasar hukum untuk referendum kemerdekaan.
Presiden Puigdemont, menelepon dari jarak jauh dari Brussel, berbicara tentang kriminalisasi protes di Papua Barat dan kebutuhan untuk membebaskan Victor Yeimo.
Presiden Sementara Wenda membahas keadaan hak asasi manusia yang mengerikan di Papua Barat, dan pengungkapan baru-baru ini bahwa Indonesia diam-diam membom Papua Barat dengan amunisi Eropa.
Para pembicara juga mendesak UE untuk menghentikan kesepakatan perdagangannya dengan Indonesia sampai mereka menyambut baik penyelidikan PBB.
(*)