Christian mengakui bahwa tidak ada pos keamanan di Kuyawage dan aparat keamanan sulit masuk ke wilayah tersebut.
Saat terjadi fenomenna embun beku pada 2015, aparat keamanan tidak bisa ikut menyalurkan bantuan karena dikhawatirkan justru mengancam keselamatan masyarakat sipil.
"Memang di 2015 itu tidak ada aparat yang ikut, kami jalan sama tokoh agama dan tokoh adat saja, harus sipil yang masuk ke sana," ungkapnya.
Faktor kemanusiaan, sambung Christian, yang menjadi faktor pemerintah tetap menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak fenomena embun beku walau wilayahnya rawan KKB.
"Kalau faktor kemanusiaan kita sudah tidak lihat dia KKB atau bukan," cetusnya.
Kerawanan Distrik Kuyawage juga diakui oleh Kapolres Lanny Jaya AKBP Umar Nasatekay.
Menurut dia, situasi di Kuyawage membuat aparat keamanan tidak dapat ikut menyalurkan bantuan.
Mereka hanya dapat membantu pengamanan hingga titik terakhir kendaraan, yaitu di perbatasan antara Distrik Balingga dengan Kuyawage.
"Kami tidak bisa masuk ke sana, kami hanya antar sampai bukit Kuyawage saja," kata dia.
Hal serupa juga diakui Danrem 172/PWY Brigjen J.O. Sembiring. Menurut dia, hingga saat ini aparat keamanan belum dapat mendirikan pos keamanan di Kuyawage karena kondisi geografisnya cukup sulit.
"Belum ada pos keamanan di sana, titik terdekat ada di Balingga, jadi ke Kuyawage masih beberapa hari jalan kaki," kata Sembiring.
Sebelumnya diberitakan, fenomena embun beku yang menyebabkan terjadinya kekeringan melanda di Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Fenomena tersebut sudah terjadi selama satu bulan tersebut hingga menyebabkan kekeringan.
(*)