“Misalnya untuk masalah energi, minyak, BBM, dan lainnya, pemda dapat membuat sistem bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang ada, kemudian tim pengendali inflasi daerah melibatkan aparat pengawas untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran,” kata dia.
Pemerintah, ujar Moeldoko, telah mengalokasikan anggaran pengalihan subsidi BBM untuk tambahan bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun.
Bantalan sosial yang diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan bantuan untuk sektor transportasi tersebut, untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah peningkatan angka kemiskinan.
Sebelum meninggalkan pasar, Moeldoko juga sempat membeli ikan khas Kepulauan Bangka Belitung yakni ikan duri.
“Beli dua kilogram, untuk oleh-oleh orang rumah,” ujar Moeldoko.
Baca Juga: Sumpah Serapahnya Bisa Jadi Malapetaka, Perkataan Pemilik 5 Weton Ini Disukai Khodam Si Pahit Lidah
Sementara itu, dalam keterangan resminya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, harga barang kebutuhan pokok masih terpantau stabil meskipun harga bahan bakar minyak bersubsidi mengalami kenaikan beberapa waktu lalu.
Kementerian Perdagangan akan terus memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap stabil. Hal ini disampaikan Zulkifli saat memantau harga barang kebutuhan pokok di Pasar Gede, Surakarta, Jawa Tengah.
"Kenaikan harga BBM subsidi belum memengaruhi harga barang kebutuhan pokok yang masih stabil,” ujarnya.
Zulkifli menyebut, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada kepala daerah untuk membantu biaya transportasi menuju daerah masing-masing.
”Jika harga barang kebutuhan pokok beranjak naik, pemerintah daerah menanggung biaya transportasi. Untuk itu, harga barang kebutuhan pokok harus dipantau terus karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” tambahnya.
(*)