Diterangkan Benny, sekelompok terpisah mahasiswa Papua Barat juga disiksa dan dikriminalisasi karena memprotes G20 di Bali.
"Saat berbaris di luar Universitas mereka dipukuli, disiram dengan meriam air, ditembaki, dilempari batu dan menjadi sasaran pelecehan rasis," jelas Benny.
Kemudian, lanjut Benny, mereka dibarikade di dalam asrama mereka oleh polisi Indonesia, yang melepaskan tembakan ke arah kelompok tersebut.
"Indonesia harus berhenti mengkriminalisasi protes, berhenti menyalahgunakan hak-hak dasar, dan berhenti menghukum pemuda Papua Barat ketika mereka berani menggunakan suaranya."
"Tindakan ini melanggar hukum internasional," tegas Benny lagi.
Inilah tuntutan Pemerintah Sementara ULMWP tambah Benny Wenda lagi:
"Indonesia akhirnya harus mulai menghormati hak kebebasan berekspresi dan berkumpul yang diakui secara global."
"Mereka harus memperhatikan seruan mendesak dari lebih dari delapan puluh negara untuk mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia masuk ke West Papua."
"Larangan media internasional, kelompok hak asasi manusia dan lembaga bantuan memasuki Papua Barat harus segera dicabut."
"Dan terakhir, Presiden Widodo tidak boleh mengabaikan seruan saya untuk membahas solusi damai yang baik bagi rakyat kita berdua."
"Seperti yang dinyatakan Kepulauan Marshall minggu ini di PBB, hanya melalui hak penentuan nasib sendiri hak asasi manusia Papua akan dilindungi."
"Hanya referendum yang dimediasi secara internasional yang akan mengakhiri konflik ini," papar Benny.