Gridhot.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus suap Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe.
Mereka adalah Fredrik Banne dan Piton Enumbi yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap terhadap Lukas Enembe.
Fredrik Banne merupakan karyawan PT Tabi Bangun Papua, sedangkan Piton Enumbi adalah pemilik PT Melonesia Mulia.
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup.
"Saat ini KPK kembali menetapkan 2 orang tersangka pemberi suap kepada Lukas Enembe selaku Gubernur Papua periode 2018-2023," kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (18/4/2023).
Hanya saja, Ali belum bisa membeberkan detail perbuatan kedua tersangka penyuap Lukas Enembe.
Ali berjanji KPK akan mengumumkan setiap perkembangan perkara Lukas Enembe ini ke masyarakat.
"Pasti akan kami umumkan nanti pada waktunya apabila penyidikan tersebut sudah cukup," ujarnya.
Sebelumnya, Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD pada September tahun lalu.
Awalnya, KPK hanya menemukan bukti aliran suap Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka ke Lukas Enembe.
Dalam persidangan Rijatono Lakka yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, terungkap jumlah suap yang diberikan kepada Lukas Enembe mencapai Rp 35.429.555.850 atau Rp 35,4 miliar.
"Terdakwa sebagai tim sukses Lukas Enembe kemudian meminta pekerjaan atau proyek kepada Lukas Enembe sebagai kompensasinya,"ujar jaksa KPK Ariawan Agustiartono dalam persidangan, Rabu (5/4/2023).
Jaksa mengungkapkan Rijatono Lakka mendapatkan 12 proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua senilai Rp 110.469.553.936 atau Rp 110 miliar lebih.
"Bahwa atas intervensi Lukas Enembe melalui Gerius One Yoman (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Tahun 2018-2021), selama tahun 2018 sampai dengan 2021, terdakwa memperoleh proyek-proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua," ujar jaksa.
Adapun 12 proyek yang dikerjakan Rijatono Lakka adalah pengerjaan rumah jabatan tahap I dan II, belanja modal peralatan dan pengadaan mebel, pembangunan rumah jabatan penunjang, peningkatan jalan Entop-Hamadi, dan pengadaan modular operating theater.
Kemudian rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang Paud Integrasi, peningkatan jalan Entrop-Hamadi, Talud Venue Softball Dan Baseball Uncen, penataan Lingkungan Venue menembak outdoor AURI, pembangunan pagar keliling venue menembak AURI, dan pengamanan Pantai Holtekam.
Menurut jaksa, suap diberikan Rijatono Lakka bersama-sama dengan Frederik Banne selaku staf PT Tabi Bangun Papua pada tanggal 11 Mei 2020 dan di waktu-waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
Pemberian itu dalam bentuk uang dan pembangunan atau perbaikan aset milik Lukas Enembe.
Keseluruhan fee mencapai Rp 35.429.555.850 yang terdiri dari uang sebesar Rp 1.000.000.000 dan pembangunan atau renovasi fisik aset-aset sebesar Rp 34.429.555.850.
"Bahwa selain memberikan fee sebesar Rp 1.000.000.000,00 kepada Lukas Enembe, pada kurun waktu 2019-2021, terdakwa juga memberikan fee kepada Lukas Enembe sebesar Rp 34.429.555.850 dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik Lukas Enembe," kata jaksa.
Atas perbuatannya, Rijatono Lakka disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo, Pasal 64 ayat (1) KUHP.
(*)