:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2021/05/02/alisjpg-20210502023318.jpg)
"Kalau satu kotak suara ada 250 DPT, maka jika lima kotak suara sudah ada 1.250 surat suara. Dan itu dibuka, dicek tanda coblosan dan dihitung satu persatu. Anda bisa bayangkan jika dalam satu TPS, DPT-nya lebih dari 250," ujarnya.
Baca Juga : Kutuk Keras Aksi Teror Bom di Sri Lanka, MUI : Ini Jelas Perbuatan Tercela dan Tak Beradab
Syukur-syukur jika penghitungannya sesuai. Apabila ada kekeliruan, konsekuensinya harus dilakukan penghitungan ulang dari awal.
"Dan penghitungan suara di lima kotak suara itu harus dihitung ulang," katanya.
Pasca penghitungan, mereka pun harus menyusun kelengkapan administrasi di formulir model C secara manual.
Baca Juga : PGI Mengutuk Peristiwa Teror Bom di Sri Lanka yang Menewaskan 290 Jiwa
"Semuanya ditulis manual. Jadi petugas PPS berakhir kerjanya setelah suara dilimpahkan ke level kelurahan atau desa," ujarnya.
Di luar itu, diakui Ramlan, para petugas PPS saat ini bekerja di tengah post truth (pasca kebenaran) Pemilu 2019.
Menurut Ramlan, jauh hari, penyelenggara pemilu kerap dituding tidak netral hingga berbuat curang.
"Sedikit banyak itu memengaruhi psikologis para petugas PPS," ujar dia.
Baca Juga : Komentari Kasus Istri Andre Taulany, BPN Prabowo : Ngapain Kami Tanggapin Buang-Buang Waktu
"Maka tidak salah jika kita menyebut mereka sebagai pahlawan demokrasi Pemilu 2019," ujar Ramlan. (*)
