Buntut Kerusuhan Bumi Cendrawasih, Akses Internet di Papua dan Papua Barat Sementara Diblokir Kominfo, Pimpinan OPM Goliath Tabuni: Indonesia Sudah Kehilangan Akal Sehat

Laporan Wartawan Gridhot.ID, Candra Mega

Gridhot.ID - Setelah di Manokwari, kerusuhan di Bumi Cenderawasih berlanjut di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Dikutip Antara, aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum mewarnai demonstrasi di Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8/2019.

Massa demonstran membakar kios yang ada di Pasar Fakfak dan jalan menuju ke pasar.

Kepala Bidang Humas Polda Papua, AKBP Mathias Krey mengatakan aparat kepolisian dan TNI sudah berada di lokasi demonstrasi untuk melakukan pengamanan.

"Anggota Brimob dijadwalkan dikirim ke Fakfak untuk membantu mengamankan wilayah tersebut," katanya saat dihubungi dari Jayapura, Papua.

Melansir dari Kompas, polisi mengatakan kerusuhan di Fakfak terkait dengan pengibaran bendera Bintang Kejora, di kantor Dewan Adat.

Pada saat itu, massa sedang berada di kantor Dewan Adat untuk berdiskusi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

"Pas di Forkopimda, mereka menaikkan bendera Bintang Kejora, bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat), organisasi papua merdeka, ada beberapa bendera lah," kata Kapolres Fakfak AKBP Deddy Foures Millewa ketika dihubungi wartawan, Rabu.

Awalnya, massa berunjuk rasa memprotes tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Ketika pengunjuk rasa ingin merusak sejumlah obyek vital, aparat keamanan berupaya mencegah hal tersebut.

Pasar Thumburuni, Kabupaten Fakfak, papua Barat, dibakar oleh massa yang melakukan aksi protes terhadap dugaan rasisme yang diterima mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur (21/08/2019)

Akan tetapi, pengunjuk rasa justru merusak, bahkan membakar Pasar Thumburuni.

"Setelah dia orasi di situ, mereka mau merusak objek vital di bandara, kantor DPRD, dan di kantor bupati, tapi kita halangi akhirnya mereka ngerusak pasar," ungkap Deddy.

Kemudian massa pengunjuk rasa bergerak menuju kantor Dewan Adat dan ada oknum yang mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Massa pun sempat memaksa bupati untuk memegang bendera Bintang Kejora, tetapi tidak dilakukan.

Masyarakat lain yang melihat pemaksaan tersebut merasa kecewa.

"Bupati dipaksa (memegang bendera), ada masyarakat yang lihat, 'Bupati kita kok digitukan'," tutur dia.

Kemudian, ada sekelompok orang yang menamakan diri Barisan Merah Putih dan meminta bendera Bintang Kejora diturunkan.

Namun, massa tidak mau menurunkan bendera Bintang Kejora dan malah melempari kantor Dewan Adat dengan batu.

"Mereka minta bendera diturunkan, tetapi tidak diturunkan, malah yang dari kelompok Organisasi Papua Merdeka melempar, ya sudah mereka (warga) terpancing," ujar Deddy.

Saat ini, aparat kepolisian mengungkapkan bahwa situasi di daerah tersebut sudah kondusif.

Buntut dari kerusuhan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menutup akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat pada Rabu (21/8/2019).

Keputusan ini diambil setelah pihak Kominfo berkoordinasi dengan penegak hukum dan instansi terkait, dengan alasan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan di sana.

Melalui keterangan resminya, Kementerian Kominfo menyatakan telah memblokir penuh akses internet di Papua dan Papua Barat mulai 21 Agustus 2019.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana tanah Papua kembali kondusif dan normal," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu.

Ini adalah kedua kalinya Kemenkominfo melakukan intervensi terhadap akses komunikasi dan internet di Papua pasca kerusuhan yang pecah di Manokwari, Papua Barat.

Pihak Kominfo pun tidak menjelaskan sampai kapan pemblokiran ini akan dilakukan, Ferdinandus hanya menegaskan bahwa pemblokiran ini dilakukan hingga situasi normal.

Sebelumnya Kominfo juga melakukan pembatasan akses internet dengan memperlambat lalu lintas data di wilayah Papua.

Alasannya, Kominfo ingin mencegah menyebarnya hoaks yang bisa memperkeruh suasana di sana.

Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-Organisasi Papua Merdeka (OPM) Goliath Tabuni turut mengomentari pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat.

Hal ini seperti dikutip Gridhot.IDdari akun Twitter @goliathtabuni pada Kamis (22/8 2019) yang mengunggah sebuah postingan mengomentari pemberitaan media online.

"Sangat jahat menutupi kejahatanTerhadap rakyat #WestPapuaIndonesia sudah kehilangan akal sehat," tulis @goliathtabuni seperti dikutip Gridhot.ID.