Bikin Rusuh Papua Hingga Ngemis Bantuan ke Perdana Menteri Australia, Benny Wenda Ternyata Bukan Lagi Warga Negara Indonesia

"Apa yang terjadi, apakah Indonesia melakukan genosida dan ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Benny Wenda.

"Berapa banyak orang yang perlu dibunuh agar PBB melakukan intervensi, untuk datang ke Papua Barat dan melihat apa yang terjadi?" lanjutnya.

Namun, permintaan Benny Wenda kini seperti gayung tak bersambut.

Baca Juga: Diduga Buang Bendera Merah Putih ke Selokan Lantaran Tak Mau Mengibarkannya, Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya Digeruduk Ormas

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia mengatakan kepada SBS News, Senin (2/9/2019) bahwa Australia 'mengakui integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia atas provinsi Papua'.

"Posisi kami jelas ditentukan oleh Perjanjian Lombok antara Indonesia dan Australia," lanjut pernyataan itu.

Perjanjian Lombok adalah perjanjian antara Indonesia dan Australia yang menguraikan kewajiban keamanan masing-masing negara.

Baca Juga: Bukan Kelompok Egianus Kogoya, TNI Sebut Anggota KKB yang Terlibat Baku Tembak di Wamena Bawahan Yusak Tabuni yang Kini Tak Lagi Eksis

Damien Kingsbury, seorang pakar keamanan Asia Tenggara di Universitas Deakin mengatakan Australia tidak mungkin dapat campur tangan karena perjanjian itu dan karena Papua Barat secara resmi diakui oleh PBB sebagai bagian dari Indonesia.

"Australia tidak mungkin meminta PBB untuk campur tangan dengan cara apa pun karena sejumlah alasan, yang paling tidak adalah Perjanjian Lombok yang menghalangi keterlibatan Australia dalam masalah Papua Barat dan menghormati kedaulatan Indonesia," katanya.

Baca Juga:Identitas Anggota TNI yang Tewas Terkena Panah di Dieyai Terungkap, Unggahan Facebook Sang Istri Ungkap Pesan Memilukan Sebelum Suaminya Bertugas ke Papua

Tangkapan layar Twitter @NatashaFatah

Wawancara Benny Wenda dengan CBC News