Usai Gagal Cari Muka ke PBB, Benny Wenda Kini Justru Ingin Bertemu Jokowi dengan 6 Syarat, Pimpinan OPM Itu Justru Dapat Jawaban Menohok dari Polri: Dia Siapa?

Laporan Wartawan Gridhot.ID, Candra Mega

Gridhot.ID-Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda disebut sebagai tokoh di balik kerusuhan di Papua.

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar," ujar Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko.

"Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," lanjutnya di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca Juga:Kesulitan Buru Benny Wenda Lantaran Sudah Jadi Warga Negara Inggris, Wiranto: Kalau Masuk ke Indonesia, Saya Tangkap!

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menyebut kerusuhan di Papua ditunggangi oleh pihak yang ingin mencari perhatian di Sidang PBB.

Namun, Benny yang kini bermukim di Oxford Inggris justru tidak diijinkan masuk ke ruang sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Benny yang diduga menjadi dalang kerusuhan di Papua tak di ijinkan masuk ke ruang sidang karena PBB memiliki peraturan baru.

Baca Juga:Bikin Rusuh Papua Hingga Ngemis Bantuan ke Perdana Menteri Australia, Benny Wenda Ternyata Bukan Lagi Warga Negara Indonesia

"Kini PBB punya aturan baru, hanya warga negara resmi dari negara peserta yang bisa masuk dan hadir dalam Sidang Umum PBB," kata Delegasi RI asal Papua, Nick Messet, melalui pesan WA, Jumat 27/9/2019) malam.

Benny sebelumnya mencoba masuk ke ruang sidang melalui delegasi Vanuatu.

"Benny Wenda cs mau masuk ruang sidang PBB dengan ikut delegasi Vanuatu tapi tidak diijinkan, karena peraturan PBB kali ini cukup keras," ungkap Messet.

Baca Juga:Dulu Usir Maia Estianty dari Rumah, Suami Mulan Jameela Dibongkar Tabiatnya oleh Tetangga, Interaksi Ahmad Dhani di Lingkungan Tempat Tinggalnya Jadi Sorotan Warga, Kenapa?

HO

Nick Messet (2 kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di PBB New York, Amerika Serikat.

Usai gagal ikut sidang PBB, Benny berharap dapat bertemu Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi tentang persoalan di Tanah Papua.

"Saya berharap dia (Jokowi) berkenan untuk duduk bersama saya dan mendiskusikan masa depan Papua Barat," kata Benny melalui keterangan tertulis, Selasa (8/10/2019), seperti dikutip Gridhot.ID dari Kompas.

Seiring dengan harapannya bertemu Presiden Jokowi, Benny sekaligus mengajukan sejumlah syarat.

Baca Juga:Tak Seheboh Pemberitaan Demo Mahasiswa, Diam-diam Gempa 6,8 SR di Ambon Telan Banyak Korban Jiwa, Kondisi Kacau Balau Bangunan Luluh Lantak di Mana-mana

Pertama, referendum Papua harus masuk di dalam pertemuan itu.

Kedua, Benny meminta pertemuan itu difasilitasi oleh pihak ketiga, misalnya PBB atau negara ketiga yang disepakati bersama.

Ketiga, Benny meminta Pemerintah Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) berkunjung ke Papua.

Baca Juga:Dikenal Keras dan Bicara Ceplas-ceplos, Ibunda Ahok Sebut Tabiat Putranya Berasal dari Rasa Kesal Terhadap Keterpurukan Sejak Kecil

Keempat, Pemerintah Indonesia harus segera menarik TNI-Polri dari Papua.

"Seluruh tambahan 16.000 personel TNI-Polri yang diturunkan sejak Agustus 2019, segera ditarik," ujar Benny.

Benny Wenda

Kelima, kepolisian harus melepaskan seluruh tahanan politik.

Baca Juga:Sosok Asep Sanusi, Pelapor Dhandy Dwi Laksono Dibongkar AJI Indonesia, Orang Penting yang Punya Ikatan dengan Polisi

Mereka yaitu Wakil Ketua II ULMWP Buchtar Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta dan seluruh mahasiswa yang diamankan sejak situasi memanas di Papua.

Keenam, Pemerintah Indonesia didorong mencabut pembatasan akses bagi media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Papua Barat.

Baca Juga:Lapas Abepura Turut Dibakar Massa Demo di Jayapura Papua, 4 Napi Berhasil Melarikan Diri Hingga 1 Petugas Patah Tulang, Begini Kronologinya

Sementara, Mabes Polri merespons salah satu permintaan Benny untuk menarik pasukan TNI-Polri dari Papua.

"Dia siapa? Yang penting untuk melindungi negara kita ini, ya kita sendiri, bukan orang lain."

"Yang bertanggung jawab terhadap NKRI ini adalah kita," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Bareskrim Polri Kombes Asep Adi Saputra di Bareskrim Polri, Rabu (9/10/2019).

Baca Juga: Viral! Video Detik-detik Arteria Dahlan Mencecar Feri Amsari Saat Break Acara Mata Najwa, Tak Bisa Berkata-kata Gegara Diskak Mat Najwa Shihab

Oleh karena itu, kata Asep, apabila NKRI ini terancam, aparat keamanan baik itu kepolisian maupun TNI harus dengan cepat mengamankannya.

Termasuk dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu.

"Jadi kalau ada yang mengancam NKRI ini, maka kita yang harus cepat mengamankan," kata dia.

(*)