Buntut Panjang Banjir Bandang di Ibu Kota, Anies Baswedan Digugat oleh Ratusan Korban, Pemprov DKI Jakarta: Biasa Saja Sih

Anies masih meyakini naturalisasi sungai sebagai langkah untuk menangani banjir yang melanda ibu kota.

Baca Juga: Sedang Ada Rejeki Tahun Baru? Jangan Takut Isu Mobil Bekas Banjir Ramai Dijual, Momen Ini Jadi Waktu yang Paling Tepat Beli Kendaraan Bekas

Pernyataan Anies tersebut dinilai pakar Bioteknologi Lingkungan Universitas Indonesia, Firdaus Ali, sebagai cara berpikir yang keliru.

Menurut Firdaus, yang dibutuhkan Pemprov DKI Jakarta adalah menormalisasi sungai bukan menaturalisasinya.

Baca Juga: Hampir Temui Ajal, Bocah 14 Tahun Asal Deliserdang Dibakar Ibu Kandungnya Sendiri, Masih Dipukuli Saat Sedang Terbakar, Ternyata Hanya Gara-gara Tak Mau Jaga Toko Rumah

Dalam wawancara dengan Kompas TV, Rabu (1/1/2020), Firdaus menjelaskan banjir yang menimpa Jakarta awal tahun 2020 berbeda dari 2007.

Pada 2007, banjir yang menggenangi Jakarta disebabkan hujan deras di hulu Sungai Ciliwung, ditambah hujan lokal ditambah air laut di utara Jakarta pasang.

Sementara pada 2020, banjir di Jakarta karena cuaca ekstrem di mana intensitas hujan tinggi di hulu ditambah hujan deras di tingkat lokal.

Baca Juga: Rezeki Nomplok! Pria Ini Mendadak Kaya Raya Usai Rumahnya Tenggelam Karena Banjir, Tak Sengaja Temukan Emas Saat Cuci Piring di Sungai

Kompas TV

Pakar Bioteknologi Lingkungan Universitas Indonesia, Firdaus Ali, saat wawancara dengan Kompas TV, Rabu (1/1/2020).

Kata Firdaus, Pemprov DKI Jakarta harus membenahi normalisasi sungai, mengembalikan fungsi situ-situ, waduk, danau, drainase mikro dan mikro maupun penghubungnya.

Ia membenarkan beberapa dari 13 sungai di Jakarta menjadi wewenang Pemerintah Pusat seperti Ciliwung dan Pesanggrahan.