Rekam Jejak Ahok Dijadikan Alasan, Mujahid 212 Ngotot Tolak Komisaris Utama PT Pertamina Pimpin Ibu Kota Baru, Wakil Ketua Komisi II DPR Beri Tamparan Balik: Dia Tidak Punya Kewenangan, Tidak Ada Urusannya

Gridhot.ID– Presiden Jokowi telah mengantongi empat nama calon kandidat pemimpin ibu kota baru.

Berbeda dengan daerah lain, ibu kota baru akan dikelola khusus oleh sebuah badan otorita.

Dikutip dari Kompas, pemimpin otorita ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Baca Juga: Pilih Bungkam Soal Banjir Jakarta Hingga Minta Masyarakat Percaya Kinerja Anies Baswedan, Ahok Ternyata Pernah Disebut Tidak Manusiawi Saat Tertibkan Bangunan Liar untuk Normalisasi

Empat nama itu yakni, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Menristek Bambang Brodjonegoro, Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana, dan Komisaris Pertamina Ahok.

Saat ini, pemimpin otorita ibu kota baru tersebut belum diputuskan oleh Jokowi.

"Untuk Badan Otorita Ibu Kota Negara, ini memang kami akan segara tandatangani perpres di mana nanti ada CEO-nya."

Baca Juga: Sebelum Susul Kepergian Putri Bungsunya, Ade Irawan Sempat Tulis Puisi untuk Ahok, Isinya Begitu Mendalam dan Buat Becucuran Air Mata

"Sampai sekarang belum diputuskan. Akan diputuskan dalam minggu ini," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan CEO otorita akan bertanggungjawab pada ibu kota baru.

Termasuk pada investasi yang akan masuk ke pembangunan ibu kota baru.

Baca Juga:Terus Gempur Distrik Tembagapura, Pasukan KKB Paksa Rebut Kawasan Freeport, Joni Botak dan Lekagak Telenggen Persenjatai Lengkap Pasukannya

Mengenai Ahok akan dijadikan kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru, Kementerian BUMN mengaku belum ada pembicaraan dari pemerintah.

"Belum ada (pembicaraan dari Presiden Jokowi terkait pengangkatan Ahok)," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga,Kamis (5/3/2020).

Lantas, jika Ahok benar-benar dipilih apakah harus mundur dari posisinya di Komut Pertamina?

Baca Juga:Disekap dan Dipalak Preman Pasar, Pedagang Ayam Pasar Ini Buat Tunggang Langgang Gerombolan Pelaku, Ternyata Bukan Sosok Sembarangan

"Selama aturan enggak ada yang dilanggar, kita masih berjalan biasa saja, sambil melihat kondisi yang ada," kata Arya.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

Bos Ibu Kota Baru akan segera diumumkan, Jokowi pilih Ahok?

Sementara, Ketua Mujahid 212 Damai Hari Lubis mengatakan, pihaknya menolak Ahok menjadi pemimpin ibu kota baryu karena rekam jejak dan kepribadian yang tidak baik.

"Sebagai calon kepala daerahnya [Ibu Kota Negara baru] adalah Ahok, maka Kami katakan dan nyatakan secara tegas. Kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah," kata Damai dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Tribunnews.com.

Baca Juga: Digeret Langsung oleh Menteri Erick Tohir, Ahok Dikabarkan Bakal Pimpin Perusahaan BUMN, Luhut Binsar Panjaitan: Ya Kan Dia Kerjanya Bagus

"Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku wagub dan gubernur DKI periode sebelum Anies," imbuhnya.

Ia melanjutkan, selain diduga masalah hukumnya belum selesai, Damai juga menyinggung soal status Ahok yang pernah dipenjara dalam kasus penodaan agama.

"Bahkan data tak terbantahkan salah satunya biografi Ahok, dirinya berstatus eks napi, karena fakta hukum Ahok dulu menistakan Al-Qur'an, kitab suci umat muslim, umat mayoritas negeri ini, dengan modus 'menghina' surah Al-Maidah ayat 51," ujar dia.

Baca Juga: Langit dan Bumi dengan Ahok, Veronica Tan Mendadak Muncul ke Publik dan Sebut Hidup Itu Lucu, Nasibnya Beda Jauh Setelah Jadi Janda Komisaris Utama Pertamina

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut Jokowi akan mempertimbangkan masukan semua kalangan dalam menunjuk kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara.

"Biasanya Presiden menggunakan kesempatan yang berkembang, baik pro maupun kontra sebagai bahan dalam mengambil keputusan," tutur Arsul di komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Menurut Arsul, adanya penolakan Ahok dari kelompok Mujahid 212 sebuah hal yang wajar, tapi ada pihak-pihak lain yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca Juga: Kelahiran Buah Hatinya Tinggal Menghitung Hari, Ahok Kecup Mesra Sang Istri, Ekspresi Puput Nastiti Devi Langsung Jadi Sorotan

"Jadi semua saya yakin akan dipertimbangkan Presiden dan tentu partai koalisi pemerintah jika diminta pendapat, akan menyampaikan pendapat," tutur Arsul.

Sekjen PPP itu pun menyebut, empat calon yang telah disebutkan Jokowi pasti telah dipertimbangkan berdasarkan pengalaman dan kemampuan dalam mengelola ibu kota negara.

"Tentu Presiden mempertimbangkan dua hal, pertama latarbelakang pendidikannya, kedua pengetahuannya," ucap Arsul.

Baca Juga: Ketemu Langsung dengan Puput Nastiti Devi, Zaskia Adya Mecca Sebut Istri Ahok Wanita Hebat Hingga Panggil Bumil

Melansir dari Warta Kota, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa menilai Mujahid 212 tidak memiliki kewenangan untuk menolak Ahok sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara.

Kompas.com

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

"Kalau aspirasi boleh saja, tapi kalau mereka menolak ya dia tidak punya kewenangan. Tidak ada urusannya, namun sebagai sebuah aspirasi tidak ada masalah," tutur Saan saat dihubungi, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Menurutnya, pemilihan Kepala Badan Otorita IKN merupakan otoritas Jokowi dan tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi dalam proses pemilihan.

Baca Juga: Benih Cinta BTP dan Puput Nastiti Devi Muncul Saat di Balik Jeruji Besi, Siapa Sangka, Dulunya Ahok Jatuh Hati Pada Veronica Tan di Pandangan Pertama

"Kalau mereka (Mujahid 212) mengatakan soal rekam jejak, ya Ahok kan relatif tidak ada masalah dalam menata kota. Jadi tentu empat nama masuk calon Kepala Badan Otorita IKN, sudah menjadi perhitungan Pak Jokowi," paparnya.

Ia pun menilai, empat calon tersebut memiliki rekam jejak yang memadai dalam mengelola ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Artinya, siapapun yang terpilih, saya yakin akan membawa ibu kota baru akan sesuai dengan harapan Presiden, juga harapan kita semua," ucapnya.

(*)