Sebut TNI Salah Tembak Sasaran, Dewan Adat Papua Lapor Komnas HAM Lantaran Ada Dugaan Pelanggaran HAM di Intan Jaya, John Gobay Minta Jokowi Tarik Pasukan dari Bumi Cendrawasih

Dia justru mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah negara menarik personel TNI-Polri dari salah satu wilayah kedaulatannya sendiri.

Baca Juga: Jadi Pimpinan KKB Paling Berbahaya di 'Segitiga Hitam' Papua, Lekagak Telenggeng Bolak-balik Eksekusi TNI dengan Keji, Sempat Tuding Militer Indonesia Pakai Bom Luar Negeri Hingga Nyatakan Siap Perang Lawan Aparat dan Jokowi

"Bagaimana sebuah negara menarik TNI dan Polri dari situ? Hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur. Ya harus hadir di situ," tegas dia.

"Tinggal bagaimana itu lebih manusiawi, lebih kependekatan kesejahteraan," kata dia.

Mahfud juga mengatakan, sebetulnya kekuatan TNI maupun Polri dapat dengan mudah memenangi perlawanan guna mengakhiri aksi KKB Papua.

Baca Juga: Adu Pelor dengan Tentara, KKB Papua Malah Kepergok Bantai Warga Serumpunnya Sendiri, Sniper TNI Berhasil Jadi Malaikat Maut Salah Satu Simpatisan

Mengingat, perbandingan jumlah aparat keamanan dengan anggota kelompok separatisme sangat tak sepadan.

Mahfud memprediksi, apabila TNI-Polri melayani perlawanan separatisme, maka kemenangan bagi TNI dan Polri dapat diraih dengan mudah dan cepat.

Namun demikian, pemerintah tetap tak ingin menempuh jalur militeristis untuk mengamankan situasi.

"Kita tidak melakukan pendekatan seperti itu, tidak memilih yang gampang seperti itu, karena yang gampang seperti itu kalau dari sudut ilmu gerilya itu tidak menyelesaikan masalah," kata dia.

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul: "Baku Tembak TNI-Polri vs KKB Papua Disebut Melanggar HAM, Dewan Adat John Gobay Minta Aparat Ditarik."

(*)