Dikutip dari Kompas TV, Pangkogabwilhan 1 bahkan menekankan pada komandan Coast Guard China untuk paham mengenai hukum.
Pangkogabwilhan 1 menilai, harusnya China paham tentang hukum laut internasional dan tidak melewati batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah ditentukan.
Ditengah konflik China dengan Indonesia, Jepang hadir memberikan bantuan.
Dalam pertemuan Strategic Dialogue RI-Jepang, di Jakarta, Jumat (10/1/2020), Jepang melalui Menteri Luar Negerinya, Motegi Toshimitsu menyampaikan bahwa mereka sepakat mengintensifkan kerja sama pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 pulau terluar Indonesia.
“Khusus untuk Natuna, selain industri perikanan, Jepang akan membantu hibah kapal pengawas perikanan dan jajaki pengembangan industri pariwisata,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, sebagaimana dilansir di setkab.go.id pada Senin (13/1/2020).
Hal tersebut tentu disambut baik oleh pemerintah Indonesia.
Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut juga mengajak Jepang untuk berinvestasi membangun fasilitas perikanan di pulau-pulau terluar Indonesia, salah satunya di Natuna.
Melansir dari South China Morning Post, (13/1/2020), kapal China terdorong untuk berlayar sejauh itu (di perairan Natuna) untuk mencari tangkapan karena stok ikan di perairan dekat China semakin menipis.
Sementara itu, konflik klaim perairan Natuna antara China dan Indonesia masih terus memanas.
Hal ini juga dikhawatirkan akan berpengaruh besar terhadap hubungan Indonesia dengan Negeri Tirai Bambu tersebut.(*)
Artikel ini pernah tayang di Suar.grid.id dengan judul "Pantas Saja Suka Arogan dan Sewenang-wenang di Perairan Orang, TNI AL Akhirnya Bongkar Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan"
Komentar