Seenak Sendiri Minta Militer Turun ke Jalan Hadapi Pendemo, Donald Trump Dapat Penolakan dari Menterinya Sendiri, Menhan Amerika Serikat Ogah Turuti Permintaan Sang Presiden

Gridhot.ID - Presiden Donald Trump tak hanya mendapatkan perlawanan dari rakyatnya sendiri.

Diketahui menterinya juga menolak untuk menyetujui perintah sang Presiden.

Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan pada hari Rabu bahwa Ia tidak mendukung penerapan Undang-Undang Pemberontakan.

Baca Juga: Bantah PSBB DKI Jakarta Telah Berakhir, Gubernur Putuskan Perpanjang Hingga Akhir Juni, Anies Baswedan: Ini Merupakan Masa Transisi

Esper juga tidak setuju mengerahkan tentara aktif untuk memadamkan kerusuhan sipil saat ini, meskipun Presiden Donald Trump mengancam akan menggunakan pasukan militer sebagai tanggapan Amerika terhadap protes massa.

Minggu lalu Trump mengatakan dapat menggunakan pasukan militer di negara-negara bagian yang gagal menindak protes dengan kekerasan atas pembunuhan George Floyd di Minneapolis.

"Pasukan milter aktif dalam peran penegakan hukum hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir dan hanya dalam situasi yang paling mendesak dan mengerikan. Kita tidak berada dalam salah satu situasi itu sekarang," kata Esper, seperti dikutip Reuters.

Baca Juga: Coreng Nama Baik Bhayangkari, Istri Polisi Ini Bawa 2 Temannya Keroyok Bidan Desa, Sengaja Kunci Pintu Poskedes Biar Leluasa Aniaya Korbannya

Mantan Menteri Pertahanan Jim Mattis, yang telah lama menolak mengkritik presiden secara eksplisit, pada hari Rabu menuduh Trump mencoba memecah belah Amerika dan secara bulat mengecam rencana militerisasi atas respons AS terhadap kerusuhan sipil.

Untuk mengerahkan militer AS untuk daaam rangka penegakan hukum di dalam negeri, Trump perlu meminta Undang-Undang Pemberontakan 1807 -sesuatu yang terakhir dilakukan pada tahun 1992 dalam menanggapi kerusuhan Rodney King di Los Angeles.

Sebetulnya militer telah memposisikan 1.600 pasukan tugas aktif di pinggiran Washington, DC, siap dikerahkan jika diperlukan.

Baca Juga: Sektor Pendidikan Segera Terapkan New Normal, Kemendikbud Terbitkan 19 Aturan untuk Perangkat Sekolah, Guru dan Karyawan yang Memiliki Riwayat Penyakit Ini Siap-siap Dirumahkan

Seorang pejabat AS mengatakan, Angkatan Darat pada hari Rabu telah diberitahu tentang keputusan untuk mengirim beberapa pasukan tugas aktif kembali ke pangkalan mereka.

Namun, Esper berbalik arah setelah pertemuan di Gedung Putih dan diskusi di Pentagon.

Esper mengatakan dia menyesal menggunakan istilah "ruang pertempuran" minggu ini untuk menggambarkan daerah-daerah yang dicengkeram oleh aksi protes.

Baca Juga: Geger Penyadapan Webinar Ma'ruf Amin di UIN Malang, Tampilan Video Wakil Presiden di Aplikasi Zoom Dipenuhi Coretan Misterius, Jubir Wapres akan Usut Pelaku

"Dalam retrospeksi, saya akan menggunakan kata-kata yang berbeda agar tidak mengalihkan perhatian dari hal-hal yang lebih penting di tangan atau membiarkan beberapa orang menyarankan bahwa kita sedang militerisasi masalah ini," katanya.

Ancaman Trump untuk mengerahkan pasukan tugas aktif -bahkan di negara-negara yang menentang penggunaannya untuk mengatasi kerusuhan sipil- telah menimbulkan kekhawatiran di dalam militer AS dan di Kongres.

Seorang Republikan terkemuka memperingatkan bahwa Ia dapat dengan mudah membuat pasukan menjadi "bidak politik".

Baca Juga: Ngerasa Paling Jagoan di Kampung, Pria Ini Maki-maki Anggota Marinir yang Menegurnya karena Tak Pakai Masker, Begini Akhirnya Nasib Pelaku

Esper mengatakan dia tidak menyadari bahwa dia akan menjadi bagian dari kesempatan "berfoto politik" Trump pada hari Senin ketika penegak hukum secara paksa membersihkan sebuah taman di luar Gedung Putih dari para pengunjuk rasa damai.

Mattis, seorang pensiunan jenderal Marinir yang menyangkal memiliki ambisi politik, juga menampar kepemimpinan militer AS saat ini lantaran berpartisipasi dalam foto hari Senin dan mengkritik penggunaan kata "ruang pertempuran" oleh Esper dan Jenderal Angkatan Darat Mark Milley, Kepala Staf Gabungan .

Dalam konferensi persnya sebelumnya, Esper mengakui kesulitan mengerahkan militer tanpa memasuki keributan politik.

Baca Juga: Lone Wolf, Simpatisan ISIS yang Serang Mapolsek Daha Selatan Cuma Beraksi Selama 3 Menit, Humas Polri: Dia Mempelajari Itu dari Internet

"Saya bekerja sangat keras untuk menjaga departemen keluar dari politik, yang sangat sulit akhir-akhir ini ketika kita semakin dekat dan dekat dengan pemilihan," kata Esper.

Pensiunan Laksamana Angkatan Laut Mike Mullen, mantan ketua Kepala Staf Gabungan, mengatakan dia "muak" melihat bagaimana penegak hukum -termasuk Garda Nasional- telah membersihkan daerah dan memperingatkan terhadap penggunaan militer AS yang berlebihan.

"Sesama warga kita bukan musuh, dan jangan pernah menjadi seperti itu," tulis Mullen.

Artikel ini telah tayang di Sosok.ID dengan judul Buah Simalakama, Perintahkan Militer Turun ke Jalan Halau Pendemo, Usaha Donald Trump Digagalkan Menteri Pertahanan AS: Kita Tidak Berada di Situasi Mendesak!

(*)