Rakyat Sensitif Soal Utang Negara Capai Rp 5.868 Triliun, Sri Mulyani Singgung Pilihan Bijak: Soal Utang Kita Bisa Debat, Jangan Pakai Benci dan Kasar

Baca Juga: Terlanjur Bahagia, PNS dan Pensiunan Kini Gigit Jari, Menkeu Sri Mulyani Batal Cairkan Gaji ke-13 di Tahun Ajaran Baru, Ini Alasannya, Harap Sabar Menunggu

Kebutuhan belanja negara untuk penanganan pandemi virus corona juga meningkat.

Sementara di sisi lain, penerimaan negara diproyeksi sulit mencapai target, sebab ekonomi dunia usaha tengah terpuruk akibat pandemi.

Itulah sebab pemetintah melakukan pembiayaan utang, yakni untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

Baca Juga: Dituduh Lakukan Konspirasi dan Tutupi Pembuatan Kebijakan, Sri Mulyani Bongkar Kenyataan, Menkeu: Kami Ingin Menyelamatkan!

Namun Frederico mengingatkan, bahwa lonjakan utang yang tak terkendali justru dapat menjadi penghambat dalam upaya penanganan ekonomi.

"Jika ini tidak dikelola dengan baik, maka stabilitas makroekonomi di Indonesia yang merupakan pilar itu juga menjadi tantangan tersendiri. Itu akan hambat jalan menuju pemulihan," ujarnya, Kamis (16/7/2020).

Frederico menyarankan agar pemerintah melakukan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran untuk mengendalikan kurva utang.

"Subsidi di sini dilihat belum tepat sasaran, seperti elpiji dan lainnya. Ini bisa dialokasikan ulang, jadi subsidi seperti itu bisa dialihkan ke lain,"

Selain itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah terkait meningkatkan penerimaan pajak.

Baca Juga: Miris, di Balik Peningkatan Pendapatan Kementerian Keuangan, Ada Pajak Karyawan Korban PHK yang Dinikmati Negara

Salah satunya dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada sektor digital.