Follow Us

facebookinstagramyoutube_channeltwitter

Lawan Arus Perjuangan Para Buruh dan Pekerja, Influencer dan Artis Promotor Omnibuslaw Kicep Usai Didesak Rakyat: Ujung-ujungnya Minta Maaf dan Klarifikasi, Basi!

None - Sabtu, 15 Agustus 2020 | 17:25
Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi C
ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI

Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi C

Sebab, dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini, Indonesia memang membutuhkan ekosistem yang lebih baik untuk investasi dan akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan.

Donny pun menyebut bahwa solusinya adalah menggolkan RUU Cipta Kerja yang saat ini tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR.

"Saya kira wajar saja kalau banyak artis mendukung program pemerintah. Apalagi itu program yang baik," ucap dia.

Baca Juga: Resmi Jadi Tersangka Baru Kasus Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Disebut Dapat Rp 300 Juta untuk Urus Surat Jalan Sang Koruptor, Jabatan dan Riwayatnya di Kepolisian Ternyata Tak Sembarangan

Hampir Rampung

Di tengah pro dan kontra publik, rupanya pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di DPR RI berjalan mulus.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja saat ini sudah rampung 75 persen.

Dilansir Tribunnews.com, Jumat (14/8/2020), Hendrawan mengatakan, DPR dan pemerintah telah menyelesaikan sekitar 6.200 daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Memang sudah 75 persen. Karena kurang lebih dari 8.000 DIM, sudah diselesaikan sekitar 6.200. Berarti tinggal sekitar 1.800 DIM," kata Hendrawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Baca Juga: Borok Pak Lurah Dibongkar Mahasiswi yang Sering Disewa, Langsung Panggil Tiap Kali Dapat Dana Desa: Diboking Tiga Hari Tiap Cair

Menurut dia, pada setiap rapat kerja, DPR dan pemerintah dapat membahas 50 hingga 100 poin DIM.

Selama masa resesi, DPR dan pemerintah pun terus menggelar rapat kerja untuk membahas RUU Cipta Kerja.

Source :Kompas.com

Editor : Grid Hot

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

Latest

Popular

Tag Popular

x