Di tengah kebuntuan tersebut, Global Times Beijing secara tajam merujuk pada kemampuan Indonesia yang terbatas untuk mempertahankan wilayahnya.
"Pemotongan anggaran pertahanan telah melemahkan kemampuan militer negara di Laut Cina Selatan termasuk Kepulauan Natuna," bunyi artikel itu.
“Ini akan mengurangi jumlah dan frekuensi kapal pesiar angkatan laut Indonesia, patroli, dan latihan militer. Sistem militer dan polisi Indonesia khawatir bahwa negara akan kehilangan kekuatan sebelumnya untuk melindungi hak-haknya di laut. ”
Kementerian luar negeri Beijing memperjelas niatnya pada bulan Januari: "Apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan."
TARUHAN TINGGI
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah telah meminta kedutaan besar China di Jakarta menjelaskan tindakan kapal penjaga pantai tersebut.
“Kami tegaskan kembali kepada Wakil Duta Besar China bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia tidak tumpang tindih dengan perairan China,” kata Faizasyah.
Serangan itu memiliki nuansa militer.
Penjaga Pantai Tiongkok bukanlah badan penegakan polisi sipil. Sebaliknya, itu dikendalikan oleh Angkatan Laut PLA.
Dan analis internasional mengatakan armada penangkapan ikan China juga bukan perusahaan sipil. Ini adalah milisi yang dikendalikan Negara yang dikoordinasikan oleh komisaris politik dan dilatih untuk beroperasi bersama-sama dengan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).