Rejeki Nomplok Buat Kader PKS dan Partai Demokrat, Bisa Makan dan Minum Gratis di Cafe Ini Karena Tolak RUU Cipta Kerja Saat Disahkan DPR, Pemilik: Sebagai Bentuk Terima Kasih

Laporan Wartawan GridHot, Desy Kurniasari

GridHot.ID - Ketok palu disahkannya UU Cipta Kerja berbuntut panjang.

Di sejumlah daerah hingga kini dikabarkan terjadi aksi unjuk rasa penolakan atas UU Cipta Kerja tersebut.

Namun, sebelum disahkan, rupanya Omnibus Law lebih dahulu ditolak oleh Partai Demokrat dan PKS.

Baca Juga: Teriak Paling Depan 'Negara Pancasalah', Mahasiswi Ini Ternyata Punya Julukan Sangar dari Junior di Kampus, Netizen: Pantesan Ga Asing, Auto Keinget

Melansir TribunnewsWiki.com, fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat pun menyampaikan penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020).

Fraksi PKS, Amin AK menyebut bahwa pembatasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi membatasi keterlibatan publik. Menurut dia, banyak pihak yang telah menyuarakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

"Setelah banyak menimbang masukan dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari organisasi masyarakat, MUI, NU, Muhammadiyah, dan berbagai pakar dan aspirasi dari serikat pekerja, konstituen, dengan memperhatikan itu semua maka Fraksi PKS menyatakan menolak RUU Cipta Kerja untuk ditetapkan menjadi undang-undang," kata Amin.

Baca Juga: Tampak Mendaratkan Helmnya pada Dua Pemuda, Pria Berseragam Polisi Disebut Gebuk dan Culik Mahasiswa di Lampung, Humas Polda: Kita Memang Patroli

Dia menilai pembahasan RUU Cipta Kerja terlalu terges-gesa. Dia juga menilai, ada pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja yang akan berdampak luas pada banyak aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Marwan, RUU Cipta Kerja seharusnya menjadi pera jalan dalam membangun bangsa. Marwan mengatakan, DPR dan pemerintah harusnya memikirkan dampak jangka panjang sebuah RUU untuk kesejahteraan masyarakat.