Kedigdayaan AS Bak Tak Ada Harganya, Indonesia Ditolak Mentah-mentah Izin Pendaratan Pesawat P-8 Poseidon Meski Cuma Isi Bahan Bakar, Ternyata Ini Alasannya

Gridhot.ID - Pemerintah Indonesia dikabarkan berani menolak permohonan AS untuk mendaratkan P-8 Poseidon di tanah air.

Padahal, pesawat yang dijuluki sebagai 'pemburu kapal selam' tersebut dikabarkan membutuhkan daratan Indonesia untuk mengisi bahan bakarnya.

Hal itu dsampaikan oleh 4 pejabat senior Indonesia yang mengetahui masalah tersebut, seperti yang dilansir dari Reuters pada Selasa (20/10/2020).

Baca Juga: Baru Berusia 28 Tahun, Relawan yang Disuntik Vaksin Corona Astrazaneca Malah Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Covid-19, Kenapa?

Pesawat P-8 memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer Cina di Laut Cina Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatannya.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menegaskan Indonesia menganut sistem politik luar negeri bebas aktif.Indonesia juga tidak terikat dan tidak mengikuti salah satu blok manapun di dunia.

"Politik luar negeri bebas aktif itu artinya Indonesia bebas dalam menentukan bersahabat dengan negara manapun dan berprinsip untuk tidak memihak salah satu blok ataupun ikut bersengketa dengan negara yang sedang berkonflik," kata Hasanuddin kemarin.

Baca Juga: Penegak Hukum Daerah Dianggap Tak Tegas, Ketua Bawaslu Sebut Polisi dan Satpol PP Takut Bubarkan Kampanye Pasangan Calon Petahana: Mau Dikemanakan Maklumat Kapolri?

Konsekuensinya, kata Hasanuddin, Indonesia tidak akan memberikan fasilitas dan bantuan apapun kepada negara-negara yang sedang bersengketa, termasuk penggunaan wilayah teritori Indonesia.

"Jadi penolakan terhadap pengawas maritim P-8 Poseidon itu merupakan prinsip Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif," ujar politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Dikabarkan, empat pejabat senior Indonesia yang menjadi sumber Reuters beberapa waktu lalu mengungkapkan, tahun ini Indonesia menolak proposal Amerika Serikat untuk mengizinkan pesawat pengawas mata-mata maritim P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar di RI.

Menurut para pejabat yang menolak namanya disebut, pejabat AS melakukan sejumlah pendekatan "tingkat tinggi" pada Juli dan Agustus kepada menteri pertahanan dan menteri luar negeri Indonesia, sebelum akhirnya Presiden Indonesia Joko Widodo, menolak permintaan tersebut.